Presiden Joko Widodo digendong personel Brimob dan Marinir saat berkunjung ke Markas Korps Brimob di Jl Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok.
"Sebagai pimpinan tertinggi Polri, saya perintahkan perwira dan anggota Brimob tetap waspada terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekecil apapun gangguan itu segera diselesaikan. Jangan tunggu masalahnya jadi besar," tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta Brimob menjadi perekat kesatuan bangsa serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras atau golongan. Jokowi menekankan, tugas ini penting dilaksanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan seluruh anggota korps Brimob agar setia pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan cara itu, Jokowi yakin polri dicintai masyarakat di berbagai penjuru Tanah Air.
"Saya minta kepada korps Brimob di seluruh Tanah Air untuk setia dan taat pada pancasila dan UUD 1945 dan kepada NKRI. Selalu memperkuat kekompakan dalam menjalankan tugas negara," ucap dia.
Mengakhiri pidatonya, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada korps Brimob yang telah mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016 sehingga berjalan aman dan tertib.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan safari politik Presiden Joko Widodo ke markas Kopassus, Marinir dan Brimob Polri sebagai panglima tertinggi untuk menginspeksi pasukan.
"Saya kira kekhawatiran tidak ada, beliau panglima tertinggi, itu menginspeksi pasukan, kesiapan pasukan ya tentu bahwa presiden ingin melihat itu," kata Wapres di Jakarta, Jumat (11/11).
Menurut Wapres, ketika situasi memanas harus disiapkan aparat keamanan dengan sangat bijaksana.
Di sisi lain, Ketua DPR Ade Komaruddin alias Akom mengapresiasi, langkah Jokowi melakukan safari militer. Dia percaya blusukan dilakukan pimpinan negara itu membawa manfaat bagi persatuan bangsa dan negara.
"Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden atas langkah-langkah politik yang dilakukan. Langkah-langkah itu Insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk persatuan negeri ini," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).
Menurutnya, langkah safari itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum atas tuntutan pendemo agar gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok) diadili.
"Presiden sudah sangat capek berkeliling ke semua elemen penting negeri, ini akan jadi sia-sia kalau tidak dibarengi oleh penegakan hukum dalam proses hukum," jelasnya.
Ditambahkannya, keterbukaan dalam proses hukum Ahok harus ditegakkan secara transparan dan adil. Akom tidak ingin pengusutan suatu perkara bertabrakan dengan aturan yang berlaku.
"Perhatikan, apakah penyidikan dibolehkan secara transparan di KUHP? Jangan sampai dalam rangka transparansi kemudian beberapa pasal dalam undang-undang dilanggar. Transparansi harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada," pungkasnya.(ant/mer/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
