Presiden Joko Widodo digendong personel Brimob dan Marinir saat berkunjung ke Markas Korps Brimob di Jl Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sepekan terakhir setelah peristiwa aksi demo besar-besaran 4 November, Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif melakukan safari politiknya. Tidak hanya menggelar pertemuan dengan ulama, tapi juga menyambangi prajurit-prajuritnya di institusi TNI dan Polri. Kunjungan Jokowi secara langsung dengan bertemu personel TNI dan Polri cukup menarik perhatian.
Didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Jokowi memberikan arahan kepada perwira tinggi Polri di PTIK. Jokowi melanjutkan dengan menemui prajurit TNI AD di Mabes TNI AD bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Setelah itu Jokowi menyambangi markas Kopassus. Kepala Negara juga menemui langsung personel Brimob di mako Kelapa Dua, dilanjutkan menyambangi prajurit marinir di Markas Marinir Cilandak.
BACA JUGA:
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai safari presiden ke instansi TNI dan Polri merupakan konsolidasi internal pemerintah. Ray menilai Presiden ke-7 RI itu terlihat repot dengan langkah-langkahnya sendiri yang kerap melibatkan militer dalam pemerintahannya hanya untuk melakukan pengamanan.
"Sebetulnya Jokowi itu kan direpotkan oleh langkah-langkah dia sebelum ini, yaitu dia selalu menarik-narik militer ke dalam ranah pengamanan, sedikit-sedikit suruh militer," kata Ray seperti dilansir Merdeka.com
Jokowi juga terlihat selalu berkonsolidasi dengan Kapolri dan Panglima TNI. Akibatnya, militer menjadi terlihat dekat dengan politik. Dia menebak, Jokowi sadar betul bahwa dia membutuhkan peran militer. Salah satunya dengan pernyataannya yang menyebut Kopassus bisa digerakkan kapan saja dalam kondisi darurat.
"Kalau dia enggak bisa pegang TNI yang massanya besar ya bakal repot. Nah sekarang Pak Jokowi dalam satu tahun terakhir menarik terus dari pertahanan ke pengamanan nah selangkah lagi masuk ke kekuasaan. Oleh karena itu dia melakukan konsolidasi karena tinggal selangkah lagi," papar Ray.
Ray mengingatkan Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan kedekatan militer dalam pemerintahannya.
"Siapa pun presidennya baik itu dari sipil maupun militer agak hati-hati kalau memasukkan militer masuk ke dekat kekuasaan. Mereka punya senjata," tutup Ray.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyambangi Markas Korps Brimob di Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok dan Markas Marinir di Jalan Harun Cilandak Timur, Jakarta Selatan, kemarin berusaha memastikan prajurit Polri dan TNI masih setiap pada NKRI.
"Dalam ketatanegaraan kita, saya ingin memastikan kesemuanya loyal pada negara, setia kepada Pancasila, pada UUD 1945, kepada NKRI, kepada Kebhinekaan kita. Sehingga kalau sudah bertemu dan dekat seperti ini, bisa kita rasakan prajurit kita siap," ungkap Jokowi usai memberikan arahan kepada ribuan prajurit Marinir, Jumat (11/11).
Jokowi berpesan pada prajurit Marinir yang berjumlah 31 ribu di seluruh Tanah Air harus tetap memegang teguh Sapta Marga serta Sumpah Prajurit juga setia kepada negara kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, harkat dan martabat bangsa terus terjaga.
"Saya sampaikan bahwa hanya satu pegangan bagi setiap prajurit Korps Marinir, yaitu kebanggaan dan harga diri sebagai prajurit," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengingatkan agar prajurit Marinir mempertahankan kekuatan dalam menghadapi ancaman keamanan yang ingin memecah belah NKRI.
"(Ancaman) yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan kita, yang ingin mengganggu pancasila, yang ingin mengganggu Kebhinekaan kita," kata dia.
Kepada korps Brimob, Jokowi meminta selalu waspada terhadap ancaman gangguan keamanan.
"Sebagai pimpinan tertinggi Polri, saya perintahkan perwira dan anggota Brimob tetap waspada terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekecil apapun gangguan itu segera diselesaikan. Jangan tunggu masalahnya jadi besar," tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta Brimob menjadi perekat kesatuan bangsa serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras atau golongan. Jokowi menekankan, tugas ini penting dilaksanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan seluruh anggota korps Brimob agar setia pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan cara itu, Jokowi yakin polri dicintai masyarakat di berbagai penjuru Tanah Air.
"Saya minta kepada korps Brimob di seluruh Tanah Air untuk setia dan taat pada pancasila dan UUD 1945 dan kepada NKRI. Selalu memperkuat kekompakan dalam menjalankan tugas negara," ucap dia.
Mengakhiri pidatonya, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada korps Brimob yang telah mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016 sehingga berjalan aman dan tertib.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan safari politik Presiden Joko Widodo ke markas Kopassus, Marinir dan Brimob Polri sebagai panglima tertinggi untuk menginspeksi pasukan.
"Saya kira kekhawatiran tidak ada, beliau panglima tertinggi, itu menginspeksi pasukan, kesiapan pasukan ya tentu bahwa presiden ingin melihat itu," kata Wapres di Jakarta, Jumat (11/11).
Menurut Wapres, ketika situasi memanas harus disiapkan aparat keamanan dengan sangat bijaksana.
Di sisi lain, Ketua DPR Ade Komaruddin alias Akom mengapresiasi, langkah Jokowi melakukan safari militer. Dia percaya blusukan dilakukan pimpinan negara itu membawa manfaat bagi persatuan bangsa dan negara.
"Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden atas langkah-langkah politik yang dilakukan. Langkah-langkah itu Insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk persatuan negeri ini," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).
Menurutnya, langkah safari itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum atas tuntutan pendemo agar gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok) diadili.
"Presiden sudah sangat capek berkeliling ke semua elemen penting negeri, ini akan jadi sia-sia kalau tidak dibarengi oleh penegakan hukum dalam proses hukum," jelasnya.
Ditambahkannya, keterbukaan dalam proses hukum Ahok harus ditegakkan secara transparan dan adil. Akom tidak ingin pengusutan suatu perkara bertabrakan dengan aturan yang berlaku.
"Perhatikan, apakah penyidikan dibolehkan secara transparan di KUHP? Jangan sampai dalam rangka transparansi kemudian beberapa pasal dalam undang-undang dilanggar. Transparansi harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada," pungkasnya.(ant/mer/yah/lan)
