Bupati Arifin (tengah) saat teleconference di smart center. foto: HERMAN/ BANGSAONLINE
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Imbauan social distancing dan kebijakan pembatasan akses jalan yang telah diberlakukan oleh Pemkab Trenggalek, berimbas pada sektor ekonomi. Untuk itu, Pemkab Trenggalek mengeluarkan kebijakan di bidang sosial ekonomi.
Melalui teleconference yang digelar malam Rabu (1/4) malam di ruang smart center, Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menyampaikan 3 kebijakan dampak wabah Covid-19, Rabu (01/4).
Yang pertama, kebijakan pembebasan pajak hotel, restoran, serta retribusi sewa lahan pada kios yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pembebasan pajak ini, kata Arifin, berlaku hingga status tanggap kedaruratan dicabut oleh pemerintah.
Kebijakan yang kedua meregistrasi seluruh ODP (Orang Dalam Pemantauan) Covid-19 untuk menerima e-Money yang sudah di-top up saldo senilai Rp 200 ribu. Nantinya, e-Money itu dapat digunakan belanja melalui aplikasi Blojek (Blonjo Online), sehingga ODP tetap tenang saat menjalani isolasi diri di rumah selama 14 hari.
"Tujuannya agar para ODP ini bisa disiplin mengisolasi di rumah. Di satu sisi dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja atau berbelanja di luar," terangnya.
Bupati Arifin mengungkapkan sampai dengan 1 April, terdapat 454 ODP yang akan diintervensi oleh pemkab Trenggalek. Ia pun mengimbau pada gugus tugas yang ada di tingkat desa untuk melakukan evaluasi terhadap para ODP.
"Jika ODP yang dimaksud tidak dapat disiplin menjalankan isolasi mandiri di rumah, maka bantuan akan diberhentikan," tegasnya.
Kebijakan yang ketiga, Pemkab Trenggalek akan memberikan 5.000 kartu penyangga ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan sebelumnya. Warga yang mendapat kartu tersebut, adalah mereka yang usaha atau pekerjaannya terdampak wabah Covid-19.
