”Perbup Nomor 15 tahun 2016 tentang DD memang kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Perbup itu harus diganti agar sesuai dengan Permendagri yang telah mengatur peruntukan DD sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat,” imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan Maghfuri, Sekretaris APDI Jombang. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APBDes yang dianggarkan DD itu dilindungi UU Desa.
“Hak warga untuk mendapatkan akses anggaran dan kewajiban pemerintah desa memberikan informasi terkait DD, silakan itu diambil,” jelasnya.
Mantan aktivis PMII (Pergerakan Mahasiuswa Islam Indonesia) Jombang ini juga memberikan kritikan atas perbup Jombang Nomor 15 tahun 2016 tentang DD dan ADD yang dinilai tidak senafas dengan Permendagri. Karena dalam Perbup itu penggunaan DD telah dibagi bagi dengan nominal tertentu.
”Padahal dalam Permendagri DD itu lebih memprioritaskan partisipasi masyarakat. Sekarang adalah otonomi desa, seharusnya perbup hanya membatasi mana yang tidak boleh dianggarkan, bukan membagi nominalnya,” bebernya.
Sementara itu, Muh Rony, Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, menyatakan masyarakat bisa ikut berperan aktif sejak perencanaan. Karena desa bisa mencairkan anggaran DD jika telah memiliki RPJMD untuk 6 tahun kemudian RKP setiap tahun sebagai rujukan membuat RAPBDes.
”Ketiga dokumen ini harus ada, untuk bisa mencairkan DD. Dan dalam perencanaan RPJMDes, RKP dan RAPBDes inilah masyarakat bias masuk,” bebernya.
Soal regulasi peraturan bupati tentang DD dan ADD yang dinilai belum mengakomodir usulan masyarakat, Rony setuju jika dari pertemuan tersebut bisa memberikan masukan.
”Karena sekarang ini dalam proses penyusunan, dan sangat pas untuk nantinya bisa memberikan masukan, agar regulasi bisa sesuai dengan aturan yang diatasnya serta usulan masyarakat,“ pungkasnya. (rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
