“Kalau PR di Madura terus dibekukan dan pita cukai terus dibatasi, otomatis petani kita akan kesulitan menjual hasil panennya. Madura akan kehilangan komoditas andalan yang menjadi kebanggaan daerah,” tambahnya.
Toifur menyebut kebijakan yang diterapkan Kementerian Keuangan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Alih-alih menekan kerugian negara, kebijakan tersebut dapat menghilangkan mata pencaharian ribuan buruh dan petani tembakau di empat kabupaten.
Ia berharap pemerintah pusat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di daerah.
“Kementerian Keuangan seharusnya membuat kebijakan yang solutif, bukan malah mematikan usaha kecil yang menopang ekonomi masyarakat Madura,” tegasnya.
Toifur juga mengusulkan agar pemerintah membuka ruang dialog bersama pengusaha rokok lokal, petani, dan anggota legislatif untuk mencari solusi yang konstruktif.
Menurutnya, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti menerbitkan pita cukai kelas tiga khusus bagi perusahaan kecil atau membentuk kawasan ekonomi khusus tembakau di Madura.
Ia menilai pembentukan kawasan ekonomi khusus tembakau di Madura akan menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan kelangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Jika pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha rokok kecil, maka ekonomi Madura bisa tetap tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, menyambut baik aspirasi dan kekhawatiran yang disampaikan para pemuda dan aktivis Madura.
Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui jalur konstitusional di tingkat pusat.
Menurut Lia, isu pembekuan PR dan pembatasan pita cukai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah penghasil tembakau, termasuk Madura.
“Madura merupakan salah satu wilayah kepulauan dengan dua komoditas unggulan, yaitu garam dan tembakau. Kedua sektor ini perlu kita jaga dan rawat agar terus menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Lia, yang akrab disapa Ning Lia, menilai kebijakan pemerintah pusat seharusnya lebih berpihak kepada daerah penghasil komoditas strategis seperti Madura.
Ia menegaskan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat di pusat justru menimbulkan kesenjangan ekonomi di daerah. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama dari wilayah yang selama ini menopang sektor pertanian dan industri kecil,” tuturnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga mengapresiasi semangat generasi muda Madura yang peduli terhadap masa depan ekonomi daerahnya.
Ia menilai peran pemuda seperti Toifur sangat penting dalam menyuarakan kepentingan rakyat di tingkat nasional.
“Masukan seperti ini sangat berharga. Saya akan sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat Madura,” tegas Ning Lia.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga keberlangsungan ekonomi daerah.
Ning Lia berharap dialog lintas lembaga dapat segera digelar untuk membahas solusi konkret.
“Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan biarkan Madura kehilangan identitas ekonominya,” pungkasnya. (mdr/van)
