SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, melayangkan kritik tajam terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, kerugian masyarakat kian berlipat karena selain aktivitasnya lumpuh, mereka juga dibuat bingung oleh minimnya penjelasan utuh dari pihak PLN.
Lia menegaskan, di era di mana listrik sudah menjadi urat nadi kehidupan, keterbukaan informasi darurat merupakan bagian dari pelayanan pelayanan publik yang wajib dipenuhi.
"PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," kata Lia Istifhama, Sabtu (20/6/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini mengaku kebanjiran keluhan dari warga. Mayoritas masyarakat menyayangkan sikap PLN yang memutus arus listrik secara sepihak dan tiba-tiba, tanpa memberikan ruang bagi warga untuk melakukan antisipasi—terutama para pelaku UMKM dan pekerja yang menggantungkan hidup pada setrum.
Dampak buruk ini diperparah dengan durasi pemadaman yang memakan waktu hingga berjam-jam.
"Pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?" tegas Lia.
Lebih lanjut, Lia mengingatkan manajemen PLN agar tidak menganggap remeh gangguan pasokan ini sebagai masalah teknis belaka. Efek domino dari padamnya listrik bergilir ini menyentuh banyak sektor krusial, mulai dari terhambatnya aktivitas rumah tangga, terganggunya operasional pelaku usaha dan penurunan produktivitas, hingga tersendatnya akses pelayanan publik dan fasilitas pendidikan.
Menyikapi kondisi tersebut, Lia mendesak PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik di Jawa Timur, sekaligus memperkuat langkah mitigasi jangka panjang.
Ia menggarisbawahi bahwa pelayanan yang profesional tidak hanya diuji saat kondisi jaringan normal, melainkan dari seberapa sigap, transparan, dan komunikatifnya perusahaan pelat merah tersebut dalam merangkul masyarakat ketika terjadi kendala di lapangan. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan kepastian di tengah situasi darurat.
