Suasana hearing DPRD Jombang dengan BUMD.
“Dari perusda yang bakal diberikan penyertaan modal, baru PDAM Tirta Kencana. Itu pun hanya Rp 46 miliar, dari yang awalnya sebesar Rp 100 miliar,” jelas politikus PKB itu.
Ia berharap Ketua BUMD dipegang oleh sektor swasta atau profesional. Sehingga segala bentuk intevensi yang biasanya diperoleh Perusda, bakal dapat dihindari. Sehingga, secara langsung dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagai contoh, Perusda Panglungan. Dengan jumlah luasan hingga ratusan hektare, namun apa sumbangsihnya hingga hari ini,” tegas Mas’ud.
Sementara, apabila dikelola oleh pihak ketiga, sudah ada yang berani membayar antara 300-400 juta per tahun sebagai pendapatan dari Panglungan. Pertimbangan inilah yang membuat DPRD menaruh harapan agar BUMD dikelola oleh profesional.
Karena itu, ia mempertanyakan progres pengelolaan dan pengawasan BUMD. "Jika disewakan kepada pihak ketiga, ada yang berani membayar antara Rp 300-400 juta," pungkas Mas’ud.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Tri Endah Sektiwati mengatakan, jika rapat ini merupakan tahap awal. Jadi belum dapat diketahui secara pasti jumlah yang bakal diterima per Perusda. Ke depan, masing-masing Perusda bakal merinci jumlah yang dibutuhkan. Untuk realisasinya akan dilakukan saat PAK annti.
“Karena ini masih rapat perdana, jadi belum diketahui besarannya. Sebab penetuannya, setelah paparan pada rapat selanjutnya. Kalau nanti tidak disetujui, secara otomatis penyertaan gagal dilakukan. Sebenarnya tahun kemarin dapat dilakukan, namun terhalang refocusing anggaran penanganan Covid-19,” pungkasnya. (aan/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
