SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim) angkat bicara menyikapi pengetatan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk akibat kebijakan larangan mudik ke Bali maupun Jawa.
Akibat kebijakan tersebut, sejumlah sopir travel dan kendaraan pribadi sempat memblokade jalan di sekitar pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, karena tidak bisa melintas di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Jumat (1/5) kemarin.
BACA JUGA:
- Tak Terima Rumahnya Jadi Tempat Parkir, Warga Banyuwangi Bacok Tetangganya saat Tahlilan
- May Day Situbondo, Ini 5 Tuntutan Buruh yang Anggap Pemkab Tak Efektif
- Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
- Sidang PHPU Perdana MK Panel Dua, Hakim Sebut Bangkalan Dominasi Perkara Jatim
Ketua MTI Jatim, Bambang Haryo Soekartono menyatakan angkutan penyeberangan (kapal feri) tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut, namun juga sebagai infrastruktur, sama halnya dengan jalan raya, jembatan maupun jalan tol.
"Feri itu sama dengan jembatan juga jalan tol. Selain berfungsi sebagai alat transportasi juga infrastruktur. Sehingga harusnya tidak ada larangan orang untuk lewat di infrastruktur tersebut," cetusnya di BHS Centre, Jl Diponegoro Sidoarjo, Sabtu (2/5).
Menurut mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, harusnya yang dilarang itu di wilayahnya. Karena infrastruktur itu dipakai untuk semua kepentingan, tidak hanya mudik, namun juga untuk kepentingan bisnis (dunia usaha).
"Masa kendaraan pribadi tidak boleh lewat jalan tol? Kan tidak seperti itu," tanya pria yang karib dipanggil BHS ini.