Usai Presiden dan Gubernur Jatim, Giliran DPR RI Disurati Alpart Pamekasan Soal Harga Garam

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis Pamekasan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menyurati DPR RI mempertanyakan merosotnya harga garam rakyat.

Sebelumnya, mereka telah beberapa kali melakukan aksi menuntut kenaikan harga garam, serta mengirim surat terbuka kepada Presiden dan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 kemarin.

Basri, Ketua Alpart mengatakan surat tersebut berisi permintaan audiensi dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak lalai dalam tugasnya, yakni menjaga harga garam rakyat.

Menurut Basri, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengawal harga garam yang merupakan kepentingan para petani garam, terutama di Kabupaten Pamekasan.

“Saya hanya ingin memastikan bahwa pemerintah pusat tidak harus tutup mata. Sebab Garam Madura sejauh ini belum juga terserap dan masih ribuan ton yang terbengkalai,” ucap Basri yang juga Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim ini, Senin (27/1).

Ia memaparkan data dari Dinas Kelautan secara skala Nasional, bahwa sebanyak 454 ribu ton garam yang belum terserap, khususnya garam Madura. 

“Tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan perlu kebijakan yang jelas terhadap penyerapan garam rakyat. Kemudian, impor garam yang harus diberhentikan. Jika perlu, pengawasan harus diperketat,” pungkasnya.

Dengan dilayangkannya surat tersebut, Ibas sapaan akrab Basri, berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap kebijakan garam rakyat di Madura. (yen/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News