Bupati Sambar saat soft launching Mal Pelayanan Publik. foto: ist
"Selama persyaratan lengkap, perizinan bisa ditunggu, bisa jadi sehari. Bagi saya kalau sampai menunggu besok atau lusa, saya anggap terlambat. Untuk itu, saya minta kepada semua operator agar tidak memberikan tanda terima sebelum persyaratan lengkap. Kalau sudah lengkap langsung diproses," pintanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mulyanto mengatakan bahwa selain untuk percepatan peningkatan pelayanan publik, MPP ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Mulyanto, ada 14 instansi dengan 19 counter front office. Ada DPMPTSP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Polres, BPPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPUTR, Dinas Tenaga Kerja, Bank Jatim, BPJS, Dinas LH.
"Ada 115 izin yang kami layani di counter office DPMPTSP. Melalui OSS 82 perizinan usaha, 17 perizinan komersial, dan 3 izin komitmen yaitu lokasi, lingkungan, dan SLF. Sedangkan 13 pelayanan kategori non perizinan non OSS," jelasnya.
Dia juga menyatakan bahwa Gresik peringkat 1 realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) se-Jawa Timur tahun 2018 (LKPM), sedangkan realisasi investasi PMDN berada di peringkat 2.
Penerbitan izin juga mengalami peningkatan dari 8.178 di tahun 2017 meningkat menjadi 10.179 di tahun 2018. "Target investasi juga terlampaui. Sesuai RPJMD target tahun 2017 Rp 31,45 triliun terealisasi Rp 42,34 triliun. Sedangkan tahun 2018 terealisasi Rp 48,34 triliun dari target Rp 35,45 triliun," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
