PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah pusat rencananya akan mensupport anggaran hingga Rp 192 miliar ke Pemkab Pasuruan. Dana jumbo tersebut difokuskan pada kegiatan normalisasi Sungai Kedunglarangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Program tersebut ditujukan mengatasi permasalahan banjir di wilayah Bangil yang tiap musim hujan diselimuti luapan banjir
Dana besar tersebut tidak untu pembangunan fisik ,akan tetapi di titik beratkan pada kegiatan pelebaran sungai serta peninggian tanggul. Sementara untuk pengerukan, hanya difokuskan untuk pengambilan sendimentasi. Bukan untuk pengerukan sungai secara mendalam.
BACA JUGA:
- Pemkab Pasuruan Tambah Fasilitas Penunjang di Arjuno Agro Techno Park
- Khasani Ajukan Pensiun Dini, Aktivis LSM Gerak Beberkan Alasannya
- Aktivis LSM Dorong Kejari Kabupaten Pasuruan Usut Tuntas Kasus Pemotongan Insentif
- Ratusan Sekolah SD di Pasuruan yang Mengalami Kerusakan akan Direhab Menggunakan DAK
Hal tersebut terpapar dalam kegiatan sosialisasi rencana program normalisasi yang digelar BBWS di Kecamatan Bangil kemarin (6/2). Dalam sosialisasi itu, Rizal Arifudin, PPK Sungai Pantai IV BBWS Brantas menguraikan, pemerintah berencana untuk melakukan normalisasi Sungai Kedunglarangan. Normalisasi itu bakal dilakukan mulai pertemuan Sungai Kedunglarangan dengan Sungai Wrati di wilayah Kalianyar, Kecamatan Bangil.
Pengerugan akan dimulai dari hilir sepanjang kurang lebih 7 km. Kegiatan normalisasi itu, dilakukan dengan melakukan pengangkatan sendimentasi sungai. Kedalamannya bervariasi. Antara dua meter hingga lima meter.
Kegiatan juga berupa pelebaran sungai.fakta di lapangan menyebutkan,lebar rata-rata sungai Kedunglarangan sekitar 30 meter. “Nantinya, akan kami lebarkan antara 60 meter sampai 80 meter. Juga ada meninggikan tanggul tepian sungai hingga tiga meter sepanjang 7 km,” jelas Rizal dalam sosialisasi itu.
Iya menambahkan,untuk tenor pelaksanaan normalisasi di lakukan secara multiyears. Berlangsung mulai November 2017 hingga Desember 2019. Total anggaran yang disiapkan, mencapai Rp 192 miliar. Dananya, bersumber dari APBN.
Klik Berita Selanjutnya