Program 1 Juta Rumah Sulit Terealisasi, Serapan Baru 4,5 %

MALANG, BANGSAONLINE.com - Program Presiden RI Joko Widodo untuk menyediakan sejuta rumah tampaknya sulit terealisasi tahun ini. Bahkan untuk Jawa Timur saja, dengan 500 ribu rumah juga bakal tidak terealisasi. Banyak kendala yang dihadapi pengembang, terutama penyediaan lahan. Pernyataan itu disampaikan Adita Setiawan, Ketua DPD REI Jatim, di sela-sela rapat kerja daerah (Rakerda) Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim 2015, di Hotel Atria Malang, Selasa (06/10).

“Kendala yang dihadapi pengembang ialah ketersediaan lahan, aliran listrik, air bersih serta minimnya pembiayaan dari lembaga keuangan. Selain itu juga rumitnya proses perizinannya yang memakan waktu hingga 10 tahun lebih dalam mewujudkan secara pasti di Jawa Timur," ujar Adita Setiawan.

Suami artis Arzeti Bilbina itu menambahkan, perumahan rakyat yang sudah tergarap dan tersedia dengan kisaran harga Rp 100 jutaan masih sekitar 20.000 rumah atau sekitar 4,5 persen, angka itu jauh dari harapan. Rencana tahun 2016, harga perumah hunian berkisar Rp 110. 500.000 akan ditingkatkan 2 kali lipat yakni 60 ribu perumahan.

“Kita terus mensosialisasikan Rusunami (Rumah susun sederhana milik). Ke depannya masyarakat tidak bingung lagi memikirikan nilai kontraknya atau mesti pindah ke mana," terang pria bernampilan maskulin ini.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, usai membuka rakerda meminta agar Apersi intensif komunikasi dengan Pemda dalam mewujudkan impian Presiden Jokowi yakni program sejuta rumah. Apersi juga diharapkan menggunakan lahan yang tidak produktif sebagai sarana pembangunan. Pasalnya harga tanah terus melambung, sehingga lahan produktif sulit tersedia keberadaannya.

Di samping itu, masih kata orang nomer dua di Jawa Timur ini, Pemda pun meski mengeluarkan kebijakan berupa insentif sebagai sarana pendukung penyediaan kepemilikan lahan, kendati tidak mudah dalam merealisasikannya.

“Apersi mendukung pembangunannya, Pemda memberikan fasilitas akses seperti akses jalan dan kami dari Jatim terus mendorong terus seraya koordinasi dengan kementerian PU bersama perbankan. Masalahnya, kebutuhan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu juga dipikirkan,” ujar Gus Ipul.

Sedangkan Wali Kota Malang HM Anton menanggapi rencana pembangunan sejuta rumah secara nasional, menyatakan jika pihaknya siap melaksanakan kebijakan dengan membantu mencarikan lahan tidak produktif di wilayah kerjanya. Anton juga siap memfasilitasi akses infrastrukturnya. "Pemkot Malang juga akan memberikan kemudahan proses periziinannya, sampai impian tersebut bisa terwujud," katanya. (mlg1/thu/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News