PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kedatangan ratusan ladies companion (LC) alias pemandu lagu, Senin (22/4/2024). Datang bersama puluhan pengusaha tempat hiburan, mereka menuntut para wakil rakyat memberikan kepastian usaha berupa perda agar mereka bisa nyaman dalam beraktivitas menjalankan bisnisnya.
Direktur LSM Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto, yang ikut mendampingi mereka, berharap regulasi kebijakan yang akan dilahirkan nanti harus mementingkan kebutuhan hajat hidup rakyat.
"Jika kebijakan itu dibuat tanpa memikirkan perut rakyat, maka kebijakan itu akan menjadi kebijakan yang absurd dan tidak memiliki nilai manfaat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Lujeng membandingkan status kota santri yang disandingkan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan.
"Saya berani mengambil contoh Kota Surabaya lebih santri ketimbang Kabupaten Pasuruan. Karena Pemerintah Kota Surabaya berani menutup lokalisasi Dolly, Moroseneng, dan sebagainya. Padahal, Kota Surabaya tidak pernah mengklaim Kota Surabaya kota santri," katanya.
Menurutnya, kondisi kontras justru terjadi di Kabupaten Pasuruan yang selama ini lekat dengan sebutan kota santri, namun faktanya praktik prostitusi malah tumbuh subur di Tretes, Prigen. Menurutnya, kondisi itu merupakan sebuah paradoks.
"Satu sisi diklaim santri, tapi satu sisi membiarkan adanya praktik prostitusi di Pasuruan," katanya.
