Selain itu, menurut Khofifah, keberhasilan pengendalian melalui vasinasi yang masif ini juga melibatkan banyak pihak. Baik tenaga kesehatan (nakes) hewan hingga dokter hewan maupun paramedik veteriner.
Bahkan ia menyampaikan, Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melatih para nakes dari unsur TNI dan Polri sehingga mampu melakukan vaksinasi PMK.
Tak hanya itu, vaksinasi tersebut juga melibatkan ratusan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijaya Kusuma.
"Dengan jumlah SDM yang begitu besar, maka tidak salah kalau Jatim berhasil menempati posisi teratas pada capaian vaksinasi PMK," katanya.
Selain menorehkan prestasi, capaian vaksinasi tertinggi ini juga berhasil menekan laju penyebaran PMK. Per 15 Juni 2023 lalu, Pemerintah RI secara resmi menyatakan PMK di bumi Majapahit tak lagi berstatus wabah.
Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311 tahun 2023 tentang Penurunan Status PMK dari pandemi menjadi tertular yang dikeluarkan pada Juni lalu.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang harus terus dibangun dengan semua pihak. Karena masalah apapun dapat diselesaikan ketika semua pihak bergandengan tangan melakukan percepatan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
"Memang kolaborasi, sinergi, strong partnership harus terus dibangun di antara semua stakeholder, ini adalah kunci," pungkasnya. (dev/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
