MADIUN, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Pembangunan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Salah satu bukti nyata ialah menggandeng Pemkab Madiun.
Sosialisasi terkait program ini telah digelar di Kantor Bupati Madiun, Rabu (4/10/2023). Kegiatan yang dipimpin Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Wiwit P Iswandari, itu dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD yang bertanggung jawab atas pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM di lingkungan Pemkab Madiun.
BACA JUGA:
- Utamakan Pemerataan Akses Hukum, Kanwil Kemenkumham Jatim Mulai Verifikasi Faktual Lapangan CPBH
- Menuju WBK, Kanwil Kemenkumham Jatim Prioritaskan BHP demi Tingkatkan Pelayanan Keperdataan
- Operasi Jagratara, Imigrasi Malang Temukan 1 TKA yang Legalitasnya Meragukan
- Kanwil Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk CJH 2024
Acara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Madiun, Sujiono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya RANHAM dan KKPHAM.
"Yaitu sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi seluruh warganya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, 2 narasumber penting juga turut hadir, yakni perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Wiwit menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan. Dia menyampaikan hasil evaluasi data KKPHAM Kabupaten Madiun di tingkat kanwil, yang mana sinergi dan kolaborasi seluruh aparat pemerintahan sangat penting dalam melaksanakan RANHAM/Aksi HAM dan KKPHAM.