Lujeng Sudarto bersama aktivis Bajak.
Lujung curiga ada oknum polisi di Kota dan Kabupaten Pasuruan yang menjadi pelindung dalam praktik ilegal itu. Mereka dengan sengaja membiarkan pergerakan mafia BBM ini malang melintang di jalanan.
"Kami mendapat informasi, beberapa bulan lalu Polres Pasuruan pernah menangkap truk tangki modifikasi BBM ilegal. Meski sudah diamankan di Mapolres Pasuruan, selang beberapa jam dilepaskan dan tidak pernah diproses hukum," paparnya.
Mafia BBM ini, kata Lujeng, merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan banyak pihak. BBM ilegal ini disinyalir diduga untuk memenuhi kebutuhan industri dan operasional alat berat tambang ilegal.
"Kami meminta tersangka AW menjadi justice colaborator, membuka daftar siapa saja yang terlibat menjadi backing dan yang menerima setoran. Perusahaan yang memanfaatkan solar subsidi ini juga harus ditindak tegas. Kasus di Pasuruan ini harus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar mafia BBM lintas daerah di Jatim," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua LSM Gajah Mada Nusantara, Misbah, meminta para pejabat di Polres dan Polres Pasuruan Kota, serta Polda Jatim, untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Mereka dianggap tidak pantas menyandang aparat penegak hukum yang justru melindungi mafia BBM.
"Sebelum diperiksa Propram Polri, lebih baik kapolres, kasatreskrim, kasatintel di Kabupaten dan Kota Pasuruan mengundurkan diri. Ini sebagai pertanggungjawaban moral kepada masyarakat karena gagal menjaga dan mengamankan BBM subsidi untuk rakyat," urai Misbah. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
