GRESIK, BANGSAONLINE.com - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik menolak rencana pengurangan plotting anggaran alokasi dana desa (ADD) pada RAPBD 2023, sebesar Rp 22,9 miliar.
Mereka sepakat akan mogok mengikuti focus group discussion (FGD) yang digelar DPRD Gresik, jika pengurangan ADD jadi dilaksanakan.
BACA JUGA:
- Soal Beredar Spanduk Dirinya dan Alif, Mujid: Ada yang Sengaja Mengadu Domba Kader PDIP Gresik
- Ditolak Warga, Anggota DPRD Gresik Minta Dewan Kebudayaan Kaji Thok-Thok Budaya Bawean apa Bukan
- Syahrul Munir Siap Maju Pilkada Gresik 2024
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
"Kalau terbukti ADD di RAPBD 2023 dikurangi, AKD bersama pemerintahan desa yang dipimpin akan mogok menghadiri FGD yang diadakan DPRD," ucap Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim dalam keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (31/10/2022) malam.
Nurul Yatim menyebutkan, pengurangan ADD sebesar Rp22,9 miliar itu muncul dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023. Badan anggaran (banggar) DPRD memasukan pengurangan ADD sebagai salah satu cara untuk menekan defisit APBD.
"Kalau terbukti dalam pembahasan RAPBD 2023 DPRD menyetujui pengurangan ADD Rp22,9 miliar, maka kami anggap DPRD tidak pernah memikirkan kesejahteraan perangkat desa," tegas Nurul Yatim.
Ia mengungkapkan, bahwa 330 pemerintahan desa se-Kabupaten Gresik telah berjuang banyak, bahkan bisa dikatakan menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan warga dan memulihkan ekonomi masyarakat.
Klik Berita Selanjutnya