Gubernur Khofifah saat rakor bersama bupati/wali kota se-Jatim yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pada seluruh bupati/wali kota di wilayahnya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Ia mengungkapkan hal tersebut saat rapat koordinasi (rakor) bersama bupati/wali kota se-Jatim yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (21/3).
Khofifah meminta kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan produk dalam negeri. Pasalnya, ada target yang ditetapkan pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp400 triliun, dari jumlah itu sebanyak Rp200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.
“Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi,” ujarnya.
Sebagai wujud implementasi dukungan Gerakan Nasional BBI ini, Khofifah mengajak seluruh bupati/wali kota di 38 kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dan koperasi.
“Kita sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Pertama, kepala daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40 persen alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022," paparnya.
Kemudian, lanjut khofifah, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. Lalu, setiap pemerintah daerah harus memfasilitasi UMKM dan koperasi yang ada di Jatim untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.
“Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM (K-UMKM) dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo,” tuturnya.
Dalam memaksimalkan komitmen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pekan lalu juga telah berkordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring. Berdasarkan data terbaru sampai dengan saat ini, telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh Asosiasi.
Berdasarkan jumlah itu, Koperasi-UMKM yang sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov Jatim. Sedangkan yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas koperasi dan UMKM.
Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu pemicu pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Timur pada tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,0-5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit tahun 2022. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
