Komisi C sidak lokasi didampingi Ketua PWI Mojokerto (berkacamata).
"Sidak di Dam Sipon ini, karena mendapat informasi dari masyarakat setempat mengenai penyebab banjir di Desa Tempuran dan sekitarnya. Dalam pembangunan Dam Sipon yang letaknya di utara Jembatan Pageruyung ini, kami merasa tidak pernah dilibatkan saat perencanaannya. Seharusnya, Dam Sipon ini letak pembangunannya di selatan Jembatan Pageruyung, bukan di utaranya," ungkap Edi.
Karena itu, pihaknya akan segera mengirim surat ke Pemprov Jatim terkait permasalahan itu. Serta melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Dam Sipon.
"Mudah-mudahan solusi segera terjawab agar permasalahan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan di wilayah ini dapat teratasi dengan baik," jelas Abah Edi, sapaan akrabnya.
Sedangkan Ketua PWI Mojokerto Diak Eko Purwoto mengatakan, pada intinya dewan mendesak pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengendali banjir seniliai Rp 10 miliar tersebut bertanggung jawab atas terjadinya banjir. "Masak proyek pengendali banjir kok malah menjadi penyebab banjir," keluhnya.
Terkait posisi dam penyaring sampah afvour Kali Watudakon tersebut, Komisi C juga menganggap dam tersebut salah posisi.
"Kalau fungsinya untuk penyaring sampah, harusnya lokasi dam di selatan jembatan bukan di utara. Jadi, keberadaan dam tersebut tak punya azas manfaat karena sebelum sampai ke pintu dam penyaring, sampah sudah nyangkut duluan di bawah tiang jembatan," ujar Diak. (ris/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
