Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Dr. Imam Addaruquthni mengungkapkan perlunya harmonisasi antara agama dan demokrasi. Ia menambahkan, bahwa pendiri bangsa telah meletakkan dasar dalam bernegara.
"Bangsa Indonesia ini sebagai demokrasi gotong royong. Artinya, tidak bisa diselesaikan melalui kekuasaan, legitimate secara bersama ini. Ini adalah keunikan bangsa Indonesia dalam menjalankan Negara,"terangnya.
Wakil Direktur ICIS KH. Khariri Makmun, Lc, MA mengungkapkan perlunya mewaspadai politisasi agama. Pasalnya, dalam beberapa kasus bisa menimbulkan perpecahan, perang saudara, kehancuran dan lainnya.
"Politisasi agama perlu dihindari, karena dampaknya menjadi ancaman bagi keberlangsungan Bangsa. Menempatkan agama dan bangsa berjalan berdampingan dalam membangun kemajuan negara,"ujar Pengasuh Pesantren Algebra Internasional ini.
Direktur Moya Institute Hery Sucipto tampil sebagai host dalam acara webinar itu. Menurut dia, tidak jarang agama digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan, lanjutnya, nilai yang sakral berubah menjadi bias, memicu munculnya kegaduhan bahkan konflik horisontal.
"Politisasi agama di Indonesia pun kerap terjadi, khususnya menjelang pesta demokrasi (pilpres, pileg dan pemilukada). Tak ketinggalan, fenomena pulangnya pemimpin FPI Habib Riziq Shihab, membangkitkan sentimen agama, politik identitas, dan konservatifme. Ini menjadi bahasan tema dalam webinar ini," tandasnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
