Gubernur Khofifah saat memimpin Rakor bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim.
Persiapan masa tanam yang dimaksud Gubernur Khofifah, dalam hal ini salah satunya adalah kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua, maupun roda empat. Selain itu, pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.
“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya, untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi.
“LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi,” tuturnya.
Untuk diketahui, Provinsi Jatim yang memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional saat ini memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 ha. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
