Lima Fraksi Menolak, Interpelasi Wali Kota Mojokerto Dipastikan Kandas

Lima Fraksi Menolak, Interpelasi Wali Kota Mojokerto Dipastikan Kandas Jubir F-PDIP Ery Purwanti ketika membacakan sikap fraksinya atas pengusulan penggunaan interpelasi terkait proyek mangkrak. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE

Di lain pihak, Fraksi PAN, melalui Mulyadi mengungkapkan adalah tidak adil menilai kegagalan proyek hanya dari sidak 4 proyek. "Dari 89 proyek ada 4 proyek yang kandas. Capaiannya 81 persen. Namun harus ada evaluasi dari kekurangan yang ada dan itu harus diperbaiki mendatang," ujarnya.

Menurut F-PAN, eksekutif telah menjalankan mekanisme dengan adanya putus kontrak. "Memang itulah mekanismenya. Ke depan FPAN berharap agar ada pembenahan kinerja. Dengan tetap menghargai pengusung interpelasi, maka hak interpelasi tidak perlu dilanjutkan karena dengan RDP sudah mendapat kejelasan selama tiga kali RDP," urainya.

Sementara Fraksi GKP melalui jubir Budiarto mengatakan, "Kami menghormati hak interpelasi sebagai penguatan pengawasan daerah. Terkait dengan usulan interpelasi, FGP menilai kurang tepat kalau itu dinarasikan pada level pengambil kebijakan karena melibatkan banyak pihak," tandasnya.

"Menyikapi laporan masyarakat, kami berpendapat data dan masukan dan RDP perlu dikaji lebih lanjut jika akar permasalahan dilevel pengambil kebijakan. Jika permasalahan yang terjadi bersifat lokal, tidak tepat kalau kesalahan dilimpahkan ke pimpinan. Dengan kesimpulan maka interpelasi belum perlu dilakukan," katanya.

Sama halnya dengan F-PDIP. Melalui jubirnya, Ery Purwanti, mengatakan untuk menetapkan interpelasi diperlukan banyak pertimbangan. "Ada hal seperti kondusivitas daerah harus dijaga. Kegaduhan bisa menyebabkan pembahasan APBD terganggu. Itu semua dapat dikomunikasikan," katanya.

PDIP juga menawarkan solusi. Yakni, wali kota dapat sidak langsung dan menjelaskan ke warga terkait pekerjaan yang tertunda. "Mengingatkan wali kota agar lebih cermat dalam menjalankan mekanisme tender," katanya.

Senada dengan empat fraksi lainnya, Jubir Fraksi Golkar Agus Wahjudi Utomo menilai bahwa proyek 2019 tidak bisa dikatakan gagal total. Secara komprehensif, menurutnya pemkot telah melakukan kajian penanganan genangan banjir. Eksekutif sudah berupaya dan masih melakukannya.

"Kami menyadari ada kekurangan pemkot dalam menyikapi proyek fisik, namun ada kesempatan untuk berbenah. Pemkot sudah menanggulangi proyek yang ada dengan menggunakan dana pemeliharaan," pungkasnya. (yep/rev) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO