KONFERENSI PERS: FPKB DPRD Sidoarjo saat memberi tanggapan terkait pengesahan APBD 2020, Minggu (1/12). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
Masih kata Nasih, pihaknya tidak ngotot agar UHC disetujui Rp 127 miliar, hanya separuhnya saja. Namun Banggar hanya setuju Rp 28 miliar. Sementara, sebelumnya pihaknya meminta agar anggaran UHC itu ditambah Rp 20 miliar yang diambilkan dari Rp 120 miliar. Sebab kata Nasih, pihaknya tidak yakin anggaran Rp 120 miliar itu bisa terserap maksimal.
Namun, harapan itu tidak disetujui anggota Banggar lainnya. Nah, karena tidak ada titik temu terkait hal tersebut, maka Banggar melakukan voting. Dan hasilnya, pembangunan RSUD Barat tetap dianggarkan Rp 120 miliar.
Meski demikian, terkait hasil pembahasan APBD Tahun 2020 itu, FPKB menyatakan legowo karena berkaitan dengan nasib dua juta warga Sidoarjo.
Sebab, jika APBD 2020 tak bisa disahkan karena tidak ada titik temu, maka memakai APBD tahun sebelumnya yakni dengan mekanisme Perkada (Peraturan Kepala Daerah).
"Ini sangat memprihatinkan. Namun kita bersyukur Bapak Bupati sebagai ketua PKB, tetap berpikir untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. Sehingga meskipun kita kalah voting, namun tidak diambil pilihan Perkada pada alotnya pembahasan APBD 2020 ini," imbuh Damroni.
Selain itu, Nasih juga menilai mekanisme voting dalam rapat Banggar sesuatu hal yang tidak lazim, meskipun tidak ada yang dilanggar. Namun, dia menilai hal itu bakal menjadi preseden yang tidak baik ke depannya. Sebab kepentingan masyarakat berupa anggaran ternyata harus divoting. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
