KH Abdul Wahab Polpoke
AMBON, BANGSAONLINE.com - KH Abdul Wahab Abu Bakar Polpoke, ulama kharismatis Maluku, mengaku sangat sedih menyaksikan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di alun-alun Jombang Jawa Timur. Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Maluku ini berkali-kali meneteskan air mata.
”Nahdlatul Ulama itu warisan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Beliau itu waliyullah. Nahdlatul Ulama itu mulia, warisan para waliyullah. Kenapa PBNU dan Panitia Muktamar mempelakukan para kiai dengan cara tak manusiawi,” kata Kiai Abdul Wahab Abu Bakar Polpoke dengan suara parau karena menangis kepada wartawan, Rabu (12/08/2015).
Ia juga mengaku heran karena PBNU dan Panitia Muktamar memperlakukan keturunan (anak-cucu) Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari dengan cara tak wajar. ”Kiai Salahuddin Wahid (Gus Solah) itu kan cucu Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari,” katanya sembari terus menangis. (Baca juga: Tim Sukses Said Aqil Tega Fitnah Cucu Mbah Hasyim Asyari)
”Ini kan organisasi para ulama. Ulama itu kan tidak mencari dunia, tidak mencari jabatan, tidak mencari harta,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Muktamar NU di alun-alun Jombang itu bukan saja tidak sesuai dengan AD/ART dan budaya NU, tapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Ia mencontohkan kasus Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang menurut dia dipaksakan sebagai sistem pemilihan Rais Am Syuriah PBNU.
Menurut dia, AHWA sebagai konsep Islam dimanipulasi hanya untuk menyingkirkan figur tertentu untuk mengegolkan figur yang lain. ”Kalau Kiai Hasyim Muzadi itu dianggap berpolitik, apakah kiai-kiai yang masuk AHWA versi mereka tidak berpolitik,” katanya.
Ia menyebut KH Ma’ruf Amin seorang politisi, KH Ahmad Subadar juga politisi, dan bahkan KH Maemun Zubair juga politisi. Kiai Ma’ruf Amin semula politisi PPP lalu jadi Ketua Dewan Syuro PKB. Keluar dari PKB pindah ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan kembali lagi ke PKB.
Kiai Ahmad Subadar semula Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur, lalu pindah ke PKNU. Sementara Kiai Maemun Zubair Ketua Dewan Syuriah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ”Jadi semua berpolitik. Tinggal niatnya. Berpolitik untuk umat atau berpolitik untuk pribadi. Kalau berpolitik untuk diri pribadi sama dengan anjing mengejar bangkai,” katanya.
Ia menegaskan itu agar orang tak beranggapan bahwa berpolitik itu jelek. ”Saya sendiri jadi anggota DPRD Maluku selama 10 tahun. Saya mau masuk politik itu karena untuk kepentingan umat. Mungkin orang sudah tahu semua. Sepuluh tahun yang lalu di Maluku terjadi perang antara Islam dan Kristen. Saya dari Nahdlatul Ulama akhirnya masuk ke politik untuk meredam mereka. Hasilnya bisa dilihat, semua orang tahu. Saya berpolitik untuk kepentingan umat,” katanya.
Karena itu ia tak bisa menoleransi sikap PBNU dan Panitia Muktamar NU yang ia anggap telah menodai perjuangan para waliyullah dan ulama yang selama ini ikhlas. Menurut dia, peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam Muktamar NU itu telah menista para ulama. ”Karena itu Muktamar itu tak sah. Muktamar harus diulang,” tegasnya. (Baca juga: muktamar-nu-ke-33-tak-sah" style="background-color: initial;">Pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Anggap Muktamar NU ke-33 tak Sah)
Ia mendukung penuh langkah PWNU dan PCNU yang menggugat secara hukum agar kasus yang menurut dia buruk itu tak terulang lagi. (Baca juga: Forum Lintas PWNU Tuntut Muktamar Ulang, Probolinggo Siap Jadi Tuan Rumah)
Ia lagi-lagi mengungkap contoh kasus dalam Muktamar NU. Di antaranya, aksi kekerasan yang dilakukan oknum tertentu kepada peserta Muktamar NU. ”Ulama kok diperlakukan seperti itu. Ulama seharusnya dijaga karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi para ulama, para waliyulllah,” katanya.
Ia juga mengaku menyaksikan banyak riswah (money politics) dalam mengegolkan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai sistem pemilihan Rais Am Syuriah PBNU. ”Ada beberapa PCNU di Maluku yang membelot setelah mendapat uang Rp 20 juta,” kata dia prihatin.
”Jadi Muktamar ini paling buruk. Mereka pakai cara-cara jahannam, cara Yahudi,” tegasnya. (Baca juga: PCNU Diming-imingi Rp 5 Juta agar Mau Dukung AHWA)
Karena itu satu-satunya solusi, menurut dia, Muktamar harus diulang dengan diselenggarakan oleh Panitia Muktamar NU yang netral, kridibel dan punya ahklak NU. (tim)
