Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana, bersama Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono dalam acara Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah TA 2024, di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (2/5/2024). Foto: Dok. Kemenkumham Jatim
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menggelar Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah TA 2024, di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (2/5/2024).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana menjelaskan, upaya tersebut untuk mewujudkan reformasi hukum dan penataan regulasi, yaitu dengan cara menciptakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang baik dan berkualitas, melalui proses pengharmonisasian.
Pengharmonisasian itu sendiri, lanjut Asep, yaitu upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain.
“Baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan overlapping,” jelasnya.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana. Foto: Dok. Kemenkumham Jatim
Dengan mengambil tema ‘Sinergitas Lembaga Pembentukan Regulasi Di Daerah Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas’, menurutnya sangat tepat. Sebab, Indonesia emas, bukan hanya sekedar Visi, namun memiliki tujuan yang menginspirasi bagi kita semua.
