Komisi IV DPRD Gresik saat membahas LKPj kepala daerah 2023 dengan OPD mitra. Foto: SYUHUD/HB
"Bosdanya digunakan untuk biaya operasional kegiatan di masing-masing lembaga. Nanti ada juklak berbeda," terangnya.
Kemudian, di dinas sosial ada 70 ribu slot atau anggaran Rp50 miliar untuk warga miskin yang terdaftar di daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos tahun 2023 yang belum diserap.
"Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Jika data itu bisa dikirim ke Kemensos, maka akan bisa mengurangi Rp50 miliar pembiayaan program UHC yang selama ini dibiayai APBD Rp 100 miliar," bebernya.
"Karena itu, Komisi IV meminta sekda melakukan sosialisasi ke desa. Sehingga, bisa meringankan beban anggaran UHC Rp 100 miliar," imbuhnya.
Mohammad juga menyebut banyaknya puskesmas yang tidak layak di dinas kesehatan. Total ada 20 puskesmas dari 36 puskesmas se-Kabupaten Gresik.
"Jika untuk perbaikan puskesmas itu membutuhkan lahan, maka pemda bisa beli atau ruislag (tukar guling)," katanya.
Kekurangan dokter umum, tambah Mohammad, juga menjadi pembahasan. Pemkab Gresik kekurangan 30 dokter umum untuk layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan klaim BPJS menjadi rendah.
"Kami minta tahun 2025 kekurangan dokter umum bisa terpenuhi baik dengan cara rekrutmen PNS atau THL," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
