KPAI Dorong Proses Hukum Tewasnya Santri di Kediri Segera Tuntas

"Saya kira, kita harus berpikir panjang. Karena memindahkan anak itu tidak semudah yang kita perkirakan. Saya kira lebih obyektif bila dilakukan assessment awal. Kemudian terpetakan, mana anak yang perlu sekedar mendapatkan layanan pendamping secara klasikal atau layanan pendamping secara personal," ucapnya.

Ia menyatakan, KPAI sudah meminta kepada Kemenag atau DP3A dan Dinas Sosial, agar melakukan pendampingan terhadap proses hukum yang sedang dijalani oleh para tersangka yang masih dibawah umur dan memberikan trauma hilling.

Aris menyebut untuk kasus perundungan anak di Indonesia yang masuk KPAI, pada tahun 2023, kurang lebih 3800 laporan, kira-kira 30-40 persennya, terjadi di satuan pendidikan, tentunya lembaga pendidikan keagamaan di pesantren masuk didalamnya.

"Khusus di Jawa Timur pada bulan Januari 2024 ini ada 3 kasus perundungan di lembaga pendidikan keagamaan," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, Mohammad As’adul Anam, bahwa Pondok pesantren di Kediri, tempat dimana BBM (14) santri asal Banyuwangi yang tewas dianiaya, tidak memiliki izin.

"Bahwa TKP kejadian itu ada di Pondok Al-hanafiyyah, bukan Pondok Al-Islahiyyah. Tapi (korban) belajar di MTs Sunan Kalijogo di Pondok Al-Islahiyyah. Keberdadaan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin pesantren," ujar Mohammad As'adul Anam.

Karena Ponpes Al-Hanafiyyah tak mengantongi izin, lanjut dia , maka Kanwil Kemenag Jawa Timur tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi atau dijatuhkan sanksi. Pihaknya hanya bisa menghormati proses hukum di kepolisian.

"Untuk pemberian sanksi, sampai saat ini memang di dalam aturan itu belum sampai ke sana belum sampai mengatur itu. Dalam artian bahwa apakah yang selama ini tidak ada ini, perlu untuk ada perbaikan dan sebagainya. Nanti itu akan menjadi kewenangan pusat untuk melakukan tinjauan atau seperti apa," kata Mohammad As'adul Anam. (uji/mar)