JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga yang tergabung dalam LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar demo di Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim, Rabu (29/11/2023).
Aksi puluhan warga ini terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa SMA Negeri di Jombang. Mereka mendesak dugaan pungli berkedok sumbangan harus dihentikan.
BACA JUGA:
- Edarkan Narkoba, Operator Sound System di Jombang Diringkus Polisi
- Ketua Asosiasi Kades di Jombang Daftar Calon Bupati Lewat Penjaringan Partai Demokrat
- Konfercab NU Jombang 2024 Digelar Bertajuk Merajut Silaturahmi Membangun Sinergi dan Kolaborasi
- Keren! D Zawawi Imron dan 15 Penyair bakal Baca Puisi di Festival Pesantren Tebuireng
Pungli tersebut sampai menyasar para pelajar. Selama membuka posko pengaduan, LSM FRMJ kerap menerima aduan dari wali murid dari SMA Negeri.
"Keresahan kita, warga itu banyak sekali yang mengadu, lewat WA atau datang ke kantor. Karena kita sebagai LSM buka pelayanan pengaduan 24 jam," kata Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah.
Ia mengatakan bahwa menjelang pelaksanaan ujian SMA Negeri di Jombang, banyak sekali aduan yang masuk ke FRMJ. Aduan yang masuk berasal dari wali murid yang mengaku anaknya mendapat pesan WhatsApp (WA) dari pihak sekolah yang berisi peringatan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai sumbangan pembangunan gedung.
"Menghadapi persoalan mau ujian, ini banyak sekali (pelajar) yang di WA (WhatsApp), tolong dilunasi atau diangsur. Kalau tidak diangsur anda tidak akan dapat nomor untuk ujian, ini muridnya pak yang dapat WA," paparnya.
Dengan adanya pesan WA dari pihak sekolah hingga ke siswa, dianggap keluar dari konteks pembelajaran. Karena isi pesan WA lebih condong ke bentuk tindakan intimidasi.
"Harusnya pihak sekolah kan memberikan surat tertutup pada orang tua, bukan ke siswanya. Nah ini kan murid di intimidasi, nah ini sangat salah sekali, sekolah sudah salah. Siswa tujuannya belajar, tidak mengerti terkait urusan biaya pendidikan," urai Joko.