Komisi III DPRD Situbondo saat meninjau lokasi tambang yang merusak lahan warga di Desa Sumberanyar.
Berdasar hasil temuan tersebut, komisi III akan secepatnya memanggil pihak terkait. "Akan melakukan koordinasi dengan pihak penambang, stakeholder yang terkait, dan masyarakat pemilik tanah yang terdampak, itu juga bisa dihadirkan," tegasnya.
Politikus PPP ini menyampaikan bahwa warga Sumberanyar tidak pernah dimintai persetujuan lingkungan oleh penambang. "Mereka (warga) menduga penambangan di Desa Sumberanyar itu ilegal," ujar Arifin.
Tidak hanya itu, Arifin juga mendapat laporan adanya warga yang diintimidasi. "Harus rela menerima kenyataan itu karena menjadi lahan penambang," katanya.
Menyikapi hal tersebut, komisi III berharap tambang ini tidak beroperasi sementara sampai masalah klir. "Untuk mendinginkan suasana sampai masalah ini klir, (tambang) tidak beroperasi dulu," pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sumber Anyar, Rawiyanto, mengaku senang atas kehadiran komisi III. "Harapan kami masalah ini segera terselesaikan," ucapnya.
Rawiyanto mengungkapkan ada kurang lebih 200 warga pemilik tanah yang terdampak. Pihaknya membenarkan tambang tersebut selama ini tidak pernah meminta persetujuan ataupun sosialisasi kepada warga.
"Sepengetahuan saya tidak ada warga yang dipamiti atau dimintai persetujuan. Selama ini tidak ada sosialisasi dari pihak penambang kepada masyarakat. Pihak penambang tidak pernah menunjukkan izin operasional kepada kami. Kalau diminta bilangnya cuma ada, tapi tidak pernah menunjukkan kepada kami," jelasnya
Ia mengungkap keprihatinan warga atas sikap penambang ini. "Tersiksa karena selama ini tidak bisa bercocok tanam, kasihan mereka," pungkasnya. (sbi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
