PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, dan Wabup, RB Fattah Jasin, mara besar saat mengetahui BPJS mencabut kerja sama dengan RSUD Waru. telah meninjau pelayanan di RSUD Waru.
Keduanya langsung mendatangi RSUD Waru untuk meminta penjelasan dan penyebab pencabutan kerja sama tersebut. Padahal, Pemkab Pamekasan baru saja meluncurkan universal health coverage (UHC) dan akan diterapkan mulai Sabtu (7/1/2023) lusa.
BACA JUGA:
- Diduga Palsukan Sertifikat Tanah, Oknum Kejari dan BPN dilaporkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan
- Disdik Sumenep Segera Terapkan Sistem Zonasi di PPDB Jenjang SD Sederajat
- Sayembara Cipta Maskot dan Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024
- RS Medika Utama Blitar Bantu Pekerja Informal Dapatkan Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan
"Di sini (RSUD Waru) cukup persiapan alur UHC (universal health coverage) atau teknisnya. Tugasnya dengan BPJS tugas saya," ucap bupati, Kamis (5/1/2023).
Bahkan, ia akan mengambil alih tugas direktur dengan BPJS. Hal itu dilakukan untuk memastikan UHC di RSUD Waru berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun.
"Saya hari Jumat tanggal 6 ingin mendapatkan alur untuk UHC," tuturnya.
Sementara itu, Fattah mengaku jengkel saat BPJS mencabut kerja sama dengan RSUD Waru Pamekasan.
"Bagaimana caranya solid, kalau kerja samanya saja bisa diputus sama BPJS, itu pelecehan. Kalau saya jadi bupati, tentu akan marah besar, tapi Pak Bupati sabar. Namun, (kesabaran bupati) jangan disalahgunakan," ucapnya.
"Dan saya juga melihat di mana bupati menyediakan dana kurang lebih sebesar Rp70 miliar untuk BPJS, saya dengar pemutusan kerja sama tersebut di online, gregetan saya, kurang ajar BPJS ini," imbuhnya. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News