Peta rancangan dapil di Gresik. Foto: Ist
"PPP lebih memilih untuk tetap 8 dapil. Bagi PPP dapil sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau karena rasio penduduk sesuai aturan kita ikut," tuturnya.
Sekretaris DPD NasDem Gresik, Ainul Fuad juga menyatakan sikap serupa. Ia sepakat tidak ada pemecahan atau penambahan dapil, meskipun terdapat perubahan pada komposisi alokasi kursi.
"Kemarin kita dari pengurus DPD sudah koordinasi dengan Fraksi Nasdem DPRD Gresik. Kita sepakat tidak ada perubahan, meskipun beberapa partai lain menginginkan perubahan, tetapi kita tetap sepakat 8 dapil," kata Fuad.
Sementara itu, Ketua DPC PAN Gresik, Faqih Usman menyatakan sikap lebih setuju jumlah dapil tetap 8 seperti di pemilu 2019. Namun, ia juga menyepakati perubahan komposisi alokasi kursi di beberapa dapil, menyesuaikan jumlah penduduk.
"Setuju dapil tetap 8 dan dan perubahan alokasi kursi. Gresik itu kalau dibandingkan dengan kabupaten lain terlalu banyak dapilnya. Lamongan dengan 26 kecamatan hanya 5 dapil begitupula dengan Sidoarjo. Dengan semakin kecil atau sempit dapil gesekannya akan semakin keras," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPC Demokrat Gresik, Supriyanto menyatakan bahwa, pihaknya tetap percaya diri dan tidak ada permasalahan dengan dua skema penataan dapil dan alokasi kursi yang diajukan oleh KPU. Menurut ia, dua rancangan yang diusulkan itu, tidak berpengaruh terhadap elektabilitas serta target kursi partai Demokrat.
"Kita setuju dua-duanya. Kita sudah siapkan strategi untuk kedua opsi tersebut, dengan target 8 kursi sesuai amanat DPP Demokrat," katanya.
Ketua DPC Gerindra Gresik, dr. Asluchul Alif menambahkan bahwa, usulan penataan dapil dan alokasi kursi yang diusulkan KPU Gresik, saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dan masukan dari Fraksi Gerindra di DPRD Gresik.
"Masih menunggu Fraksi memberi masukan DPC Gerindra. Makanya, Gerindra belum memutuskan dan belum kirim surat ke KPU," ungkapnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
