PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis LSM Jimat (Jaringan Informasi Masyarakat) Pasuruan Raya, Khoiril Mukhlis, mengapresiasi rencana Pemkab Pasuruan membangun gedung damkar di Kraton senilai Rp25 miliar.
Ia mengakui, rencana pembangunan gedung damkar itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Namun menurutnya, hal itu wajar.
BACA JUGA:
- Soal Revisi UU Penyuaran, Lujeng dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Kirim Surat Penolakan
- Kasus Dugaan Pemotongan Insentif di BPKPD Pasuruan Naik ke Penyidikan, Lujeng: Ungkap Aktor Utama!
- Lujeng Anggap Pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Tak Transparan
- Belasan Kilometer Jalan Rusak di Kabupaten Pasuruan Mulai Dibenahi
Mukhlis lalu menanggapi pernyataan Rusdi Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Pasuruan, yang menyatakan pembangunan gedung damkar itu minim perencanaan dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Rusdi Sutedjo menyarankan agar Pemkab Pasuruan membangun pos-pos damkar di kecamatan padat penduduk atau di wilayah industri.
Menurut Mukhlis, saran dari Rusdi Sutedjo ada sisi positif dan negatifnya. "Jika dibangun 1 kantor gedung tampak megah memang. Namun tidak sepakat terkait efektivitas," kata Mukhlis.
Menurutnya, apabila dibangun pos-pos damkar, apalagi di 25 kecamatan, juga akan terjadi pemborosan APBD. Pasalnya, damkar juga harus menambah personel.
Klik Berita Selanjutnya