Seorang penyandang disabilitas saat memarkir kendaraannya di parkiran khusus.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Sebagai upaya memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan pembuatan dan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), Satpas Polres Malang telah menyiapkan sarana dan prasarana maupun fasilitas khusus.
Sarana dan fasilitas itu antara lain berupa parkir khusus yang mudah untuk diakses, loket khusus, dan toilet khusus.
"Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ada 12 jenis SIM, yakni SIM A, A Umum, B1, B1 Umum, B2, B2 Umum, C, C1, C2, D, D1, dan Internasional," ucap Kasatlantas AKP Agnis Juwita Manurung, Jumat (2/9/2022).
Adapun SIM khusus untuk penyandang disabilitas yang ingin mengendarai sepeda motor yaitu SIM D, sedangkan untuk penyandang disabilitas yang ingin mengendarai mobil yaitu berjenis SIM D1.
Tak hanya fasilitas dan sarana prasarana saja pelayanan yang akan diberikan, namun Polres Malang juga menyiapkan petugas yang akan membantu dan mendampingi setiap perpindahan tempat.
"Dari tempat parkir, petugas khusus disiapkan untuk menjemput dengan membawa kursi roda dan mendampingi proses penerbitan SIM hingga kembali lagi ke kendaraannya," jelasnya.
Menurut Agnis, penggunaan SIM D diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 242.
Pasal itu menyebut baik pemerintah pusat maupun daerah, serta perusahaan angkutan umum, wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
Namun, penerbitan SIM D tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bahkan tidak semua penyandang disabilitas bisa mendapatkannya. Adapun tahapan dalam membuat SIM D harus menyesuaikan dengan aturan yang sudah tertulis dalam Pasal 217 (1) PP 44/93.
Yaitu, bisa membaca dan tulis, mengajukan permohonan tulisan, memiliki pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, dan menguasai teknik dasar berkendara.
"Selain itu, bagi difabel yang ingin mendapatkan SIM D juga perlu terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani, serta lulus ketika melakukan ujian praktek," imbuh Agnis.
Untuk itu, dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Satpas Polres Malang berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Selain itu, pada Pasal 29 juga menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan khusus berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, masyarakat tertentu salah satunya yaitu kelompok penyandang disabilitas.
"Kami juga akan selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang lain, tak hanya disabilitas. Senyum, sapa, dan salam juga akan kami kedepankan," pungkasnya. (dad/ari)
