Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat memimpin rapat dengan jajaran BPJS. Foto: Ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Guna mempercepat cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Kediri atau universal health coverage (UHC), Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membentuk tim khusus.
Pembahasan pembntukan tim percepatan UHC itu dilaksanakan bersama BPJS Kesehatan Kediri di lantor pemkab setempat, Selasa (2/8/2022). Selama ini, capaian UHC Kabupaten Kediri tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.
Dari total penduduk Kabupaten Kediri yang berjumlah 1.673.158 jiwa, capaian UHC per Juli 2022 baru 63,68%. Karena itu, Dhito, sapaan karib Bupati Kediri, memandang perlunya pembentukan tim percepatan UHC.
"Dengan membentuk tim percepatan UHC ini maka terbentuk sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan BPJS kesehatan," katanya, Selasa (2/8/2022).
Menurutnya, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah daerah. Melalui tim percepatan tersebut, ia menargetkan UHC Kabupaten Kediri mencapai 95 persen di 2024.
"Prinsip kami melayani. Semakin banyak yang kita dapatkan dari UHC itu, maka semakin baik," tegasnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin mengungkapkan adanya penurunan pesertaan jaminan kesehatan. Dari yang sebelumnya 74,72% menjadi 63,68% per Juli 2022. Hal itu disebabkan ada 183.901 penduduk yang kepesertaannya nonaktif.
"Kami khawatirkan ketika peserta ini memang tidak aktif karena tidak bisa membayar iuran. Besar harapan kami, ini bisa menjadi potensi untuk didaftarkan sebagai peserta yang didaftarkan melalui pemerintah daerah," tuturnya.
Adapun tim percepatan yang dibentuk Bupati Dhito terdiri dari kepala dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas tenaga kerja yang akan berkoordinasi dengan BPJS kesehatan.
Tim itu diharapkan dapat memberikan masukan terkait langkah cepat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian UHC Kabupaten Kediri menjadi 95% dari jumlah penduduk.
Termasuk pula memberi masukan peraturan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi UHC. (uji/rev)
