Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI Tuban, M. Chanif Muayyad,.
“Dengan problem yang cukup serius ini, mestinya OPD di Tuban harus lebih memaksimalkan kinerjanya. Karena masyarakat merasa sangat dirugikan, mengingat angka tersebut yang sangat tinggi, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Chanif melanjutkan, pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai bulan Desember. Sehingga mulai bulan Januari masing-masing OPD siap melaksanakan program kerja sesuai dengan visi-misi bupati. Namun kenyataan bertentangan.
“Yang terjadi, pelaksanaan APBD tidak masksimal. Secara otomatis, program pemimpin sebagus apapun, tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat,’ lanjutnya.
Untuk itu, pihaknya berharap ada sanksi dari Kemendagri maupun Kemenkeu terkait lambatnya serapan APBD tersebut. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih patuh terhadap intruksi pemerintah pusat dan regulasi yang sudah dibuat.
"Diakui atau tidak, serapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kesejahteraan rakyat bergantung pada serapan anggaran daerah," tutupnya.(gun/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
