Grapeksi saat audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Senin (13/6/2022).
Imam menambahkan, sebagai nahkoda di dinas pendidikan selama ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Kota Salak ini, baik secara fisik apalagi peningkatan IPM Bangkalan.
"Sebut saja, infrastruktus sarana dan prasarana (sarpas) sekolah banyak yang ambruk dan hancur, tidak meratanya pembangunan fasilitas sekolah dan guru antara di desa dan di kota," imbuhnya.
Ketimpangan infrastruktur sekolah di kota dan di desa itu, Imam menyebut karena ada indikasi masih hubungan keluarga, koneksi, dan nepotisme. "Karena banyak SD di desa atapnya tidak ada. Di sisi lain, di kota SDN sudah menggunakan AC," cecarnya.
H Musawwir mewakili Ketua Banggar DPRD Bangkalan saat menemui Grapeksi, meminta untuk melengkapi data yang valid, agar bisa dilihat dan dikaji bersama-sama.
"Terkait pengeseran atau pemindahan kepala dinas itu menjadi kewenangan Bupati Bangkalan. Terserah bupati mau atau tidak. Walaupun sudah lama tidak diganti, itu menjadi hak prerogatif bupati," ungkapnya.
"Walaupun berapa lama dan selama bupati tetap mengingankan itu, ya siapa yang bisa mengganti. Tidak bisa walaupun dia banyak kasus, bupati tidak berkehendak," tegasnya.
Ketua Komisi D sekaligus anggota Banggar DPRD Bangkalan menjelaskan bahwa peningkatan IPM itu bukan semata-mata dari dinas pendidikan. Ada 3 unsur selain pendidikan, yaitu kesehatan dan standar kehidupan yang disebut ekonomi. "Jadi, ada 3 unsur yang menentukan peningkatan IPM," jelasnya. (uzi/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
