Komisi A DPRD Jatim foto bersama Bawaslu Jatim usai rapat membahas kesiapan anggaran pengawasan Pilgub Jatim 2024. foto: ist.
Politikus Partai Golkar ini juga menyebutkan ke depan bakal kembali menggelar rapat bersama Bawaslu Jatim. Hal tersebut dilakukan untuk menyepakati berapa besaran anggaran yang dibutuhkan.
"Nanti masih ada pertemuan lagi satu atau dua kali, dalam rangka penentuan final biaya berapa yang digunakan," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin, menyatakan dalam rapat bersama Komisi A DPRD Jatim, pihaknya telah memaparkan besaran anggaran yang dibutuhkan. Totalnya mencapai Rp969 miliar. Namun, besaran anggaran ini belum final dan juga belum dilakukan sharing dengan kabupaten/kota.
"Sehingga dimungkinkan tidak segitu. Karena di TPS (tempat pemungutan suara), di kecamatan, di samping melakukan pengawasan pilkada serentak di 38 kabupaten/kota, mereka (bawaslu kabupaten/kota) juga melakukan pengawasan untuk pilgub (pemilihan gubernur). Sehingga anggarannya bisa di-sharing," terang Amin.
Karena itu, bawaslu bersama DPRD Jatim bakal kembali mengadakan rapat ulang untuk menentukan berapa pastinya anggaran yang dibutuhkan pada kegiatan pengawasan pilkada tahun 2024.
"Dipastikan (anggaran) bisa menyusut karena memang harus ada sharing dengan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota. Cuma kita berharap adanya anggaran ini memang benar-benar sesuai kebutuhan yang kami butuhkan di pelaksanaan pilkada 2024," pungkasnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
