SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Sampang bersama SKK Migas dan Petronas menggelar sosialisasi persiapan pengeboran Sumur Hidayah di perairan Kecamatan Banyuates, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum dimulainya aktivitas pengeboran yang direncanakan dalam waktu dekat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan sosialisasi terkait proyek migas tersebut telah beberapa kali dilakukan sejak tahap pencarian lokasi pengeboran hingga memasuki fase persiapan pelaksanaan.
“Ini bukan pertama kalinya sosialisasi dilakukan. Sebelumnya sudah beberapa kali dilaksanakan, mulai dari pencarian titik hingga sekarang memasuki tahapan persiapan pengeboran yang sudah semakin matang,” ujar Yuliadi Setiawan.
Menurutnya, tahap awal yang akan dilakukan mulai pekan depan adalah pembersihan area kerja sebagai bagian dari persiapan lapangan.
"Tahapan tersebut mencakup penataan lokasi agar terbebas dari jaring nelayan maupun rumpon sebelum proses mobilisasi peralatan dan pembangunan fasilitas pendukung dilaksanakan," jelasnya.
Yuliadi menjelaskan pengembangan Sumur Hidayah diperkirakan berlangsung secara bertahap mulai Agustus hingga Desember 2026.
"Tahapan itu meliputi pemasangan peralatan, pembangunan platform, hingga pekerjaan teknis lain yang mendukung kegiatan eksplorasi migas di wilayah tersebut," tuturnya.
Meski sebagian besar masyarakat mendukung proyek tersebut, pemerintah daerah mengakui masih ada sejumlah nelayan yang meminta persoalan rumpon diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan eksploitasi dilanjutkan.
“Kami berharap ada jalan keluar. Pemerintah daerah berusaha memfasilitasi agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa dipertemukan dengan kebutuhan pelaksanaan proyek sehingga tercipta solusi yang baik,” katanya.
Sebagai upaya mencari solusi, Pemkab Sampang bersama SKK Migas dan Petronas telah membahas sejumlah program, di antaranya pembangunan kolam labuh bagi nelayan serta pembentukan koperasi untuk membantu kebutuhan permodalan dan sarana penangkapan ikan.
Sementara itu, perwakilan nelayan Pantura, Faris Reza Malik, menegaskan nelayan tidak menolak pengembangan Sumur Hidayah. Namun, mereka meminta persoalan ganti rugi rumpon yang diklaim belum diterima sebagian nelayan segera diselesaikan.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat nelayan yang merasa belum menerima haknya sebagaimana yang diharapkan.
“Sampai sekarang kami menilai persoalan ganti rugi rumpon belum selesai. Karena itu kami meminta penyelesaiannya didahulukan sebelum kegiatan eksploitasi dilanjutkan,” ujar Faris Reza Malik.
Faris menambahkan, nelayan tetap mendukung investasi sektor migas yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi daerah. Namun, proses penyelesaian tuntutan nelayan diharapkan dilakukan secara transparan agar tidak memicu penolakan dari masyarakat pesisir.
“Kami mendukung kegiatan Sumur Hidayah, tetapi sebelum pekerjaan dilanjutkan kami meminta ganti rugi rumpon nelayan sebesar Rp6 miliar diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu silakan bekerja, kami mendukung,” ujar Faris Reza Malik.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Jabanusa Anggono Mahendra belum memberikan keterangan kepada awak media usai kegiatan sosialisasi.
Di sisi lain, perwakilan nelayan tetap meminta persoalan rumpon diselesaikan sebelum kegiatan eksploitasi Sumur Hidayah dilaksanakan. (van)
