SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Desakan agar Madura jadi provinsi kembali menggelinding. Haji Zaini, tokoh Madura, bahkan mau membawa 1.000 kiai atau warga Madura ke Istana Jakarta agar pulau garam itu segera dijadikan provinsi.
“Kalau Bassra ini masih ada, saya ajak 1.000 orang ke Sekretariat Negara agar Madura dijadikan provinsi,” tegas Haji Zaini dalam acara Halal Bihalal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan bedah buku Sejarah Bassra Potret Perjuangan Ulama Madura di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Surabaya, Jumat (10/4/2026).
Pernyataan Haji Zaini itu langsung direspons oleh KH Syafik Rofii, Sekretaris Bassra yang saat itu menjadi moderator bedah buku. Mantan Wakil Bupati Bangkalan itu minta agar pengurus Bassra segera komunikasi dengan Masduki Baidowi, tokoh Madura yang pernah menjadi Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin.
Para kiai dan tokoh Madura tampak kompak mendukung gagasan Madura jadi provinsi tersendiri yang berarti memisahkan dari Jawa Timur. Pantauan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE di arena bedah buku, acara Halal Bihalal dan bedah buku itu dihadiri semua tokoh Madura dari empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Antara lain: KH Syafiuddin Wahid yang juga Rais Syuriah PCNU Sampang, KH Busro Karim, mantan Bupati Sumenep, dan kiai-kiai lainnya.
Juga hadir Haji Ahmad Mustaqir, General Manajer PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Ahmad Mustaqir bahkan ditampilkan sebagai salah satu naras umber bedah buku.
Yang menarik, dalam acara bedah buku itu banyak muncul pemikiran positif dan kritis sekaligus autokritik terhadap keberadaan Bassra.
“Gerakan Bassra ini reaktif atau responsif,” ujar Prof Dr KH Imam Ghazali Said, MA, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Menurut Kiai Imam Ghazali Said, jika Bassra tampil reaktif, maka keberadaanya tak akan lama alias hanya sesaat. Sebaliknya, jika Bassra tampil responsif maka keberadaan Bassra akan lama.
“Tampaknya Bassra responsif,” tukas kiai intelektual asal Sampang Madura itu.
Buktinya, Bassra masih tetap eksis, meski butuh reorientasi perjuangan.
Kiai Imam Ghazali berharap Bassra banyak tampil membela dan membina umat. Dan ini, menurut Kiai Imam Ghazali, pernah diperankan dengan baik oleh Bassra pada akhir Orde Baru.
"Saat itu ulama Madura sangat berani dalam menyikapi situasi sosial politik," ujarnya.
“Bassra harus punya karakter kayak Iran. Fokus pada pembinaan umat,” tambah Kiai Imam Ghazali yang banyak melakukan perjalanan dan penelitian di luar negeri, terutama daerah Timur Tengah.
Kiai Imam Ghazali juga menyoroti kecenderungan bergesernya peran sentral kiai dalam politik. Menurut dia, masyarakat sekarang cenderung pragmatis sehingga peran kiai kadang dikalahkan oleh pada bandar atau bohir politik.
“Ini saya baca dalam disertasi atau hasil penelitian Ali Muhdi Fisip Unair,” ujarnya.
Banyak persoalan masyarakat Madura yang menjadi bahasan dalam acara bedah buku itu, termasuk citra negatif orang Madura.
“Sampai ada orang Madura menyembunyikan identitasnya sebagai orang Madura, ” ujar Muhammad Aunul Abies Syah yang juga menjadi nara sumber dalam bedah buku itu.
Masalah narkoba juga menjadi pembahasan dalam acara tersebut. Seorang kiai peserta bedah buku mengeluh karena aparat kepolisian tidak responsif ketika diajak membahas soal narkoba di Madura.
“Kalau diundang, polisi tak pernah datang,” keluh kiai tesebut.
Ia juga mengaku prihatin dengan informasi dari Aboe Bakar Al Habsyi dari Komisi III DPR RI yang menyebut bahwa ulama dan pesantren di Madura sudah terlibat narkoba.
Mendapat keluhan itu, Kiai Syafik Rofii minta masalah ini segera ditindaklanjuti. Ia bahkan minta Bassra datang ke pesantren yang dimaksud untuk mendalami datanya.
“Kalau ternyata tidak (benar) kita polisikan,” ujar dzurriyah Syaikhona Kholil Bangkalan itu.
