“Dalam beberapa waktu terakhir, bangsa kita diguncang oleh gelombang keresahan rakyat. Mahalnya biaya hidup, ketidakpastian kerja, hingga kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil telah menimbulkan gejolak di berbagai daerah,” seru Homaidi di tengah massa aksi.
Homaidi juga menambahkan bahwa aksi mahasiswa bukan sekadar perlawanan kelompok tertentu, melainkan bentuk ekspresi kekecewaan kolektif.
“Perjuangan mahasiswa adalah suara nurani rakyat yang tidak boleh diredam oleh kepentingan sesaat. Kami berdiri di barisan depan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Pamekasan menyampaikan tiga tuntutan utama, di antaranya:
1. Mendesak DPRD Pamekasan agar merekomendasikan pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Mendesak DPRD Pamekasan agar merekomendasikan pemerintah pusat tidak menaikkan tunjangan DPR RI, mengingat kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
3. Mendesak DPRD Pamekasan agar merekomendasikan pemerintah pusat menindak tegas dan adil oknum aparat yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran, yang mengakibatkan gugurnya seorang driver ojol di Jakarta.
Aksi mahasiswa ini akhirnya ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Pamekasan. Ketua DPRD, Ali Maskur, didampingi wakil ketua dan sejumlah anggota dewan, menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat.
“Kami mendengar, memahami, dan akan menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa ini kepada DPR RI. Apa yang menjadi keresahan rakyat juga menjadi perhatian kami di DPRD Pamekasan,” ujar Ali Maskur di hadapan massa aksi.
Sebagai bentuk keseriusan, Ketua DPRD bersama pimpinan dewan menandatangani berkas tuntutan mahasiswa di lokasi aksi. Setelah komitmen itu disepakati, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib, sambil meneriakkan semangat perjuangan. (dim/van)
