Melalui BKP, Sekda Jombang Diduga Lakukan Pungli Sejumlah Proyek PL

Melalui BKP, Sekda Jombang Diduga Lakukan Pungli Sejumlah Proyek PL Sekda Jombang, Ida Triwibawati saat disumpah dalam pelantikan. foto: tribunnews.com

JOMBANG (BangsaOnline) - Sejumlah proyek penunjukan langsung (PL)Pungli di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Jombang diduga dijadikan ajang gratifikasi. Sekitar 50 paket pengerjaan lumbung padi serta lantai jemur dengan nilai kisaran Rp 80 hingga 130 juta dikabarkan telah disunat 10 sampai dengan 13 persen oleh BKP.

Salah satu kontraktor yang menjadi sumber BangsaOnline ini menegaskan, selain adanya pungli, proyek ini juga tidak sembarangan bisa langsung diberikan kepada rekanan melainkan harus melalui salah satu kontraktor yang disebut sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati yang notabene istri dari Bupati Nganjuk Taufiqurahman.

"Kontraktor gak bisa langsung mendapatkan paket PL yang ada, tapi harus melalui inisial K, yang masih saudara dengan (Ita Triwibawati)," jelas sumber yang enggan namanya disebut dengan berbagai alasan, minggu (11/1).

Ia juga mengatakan selain harus melalui K, para pelaksana proyek juga harus bersedia menyediakan 13 persen dari nilai kontrak. Dengan rincian 3 persen untuk K, 10 persen untuk BKP.

Sumber yang puluhan tahun bergelut dengan jasa kontruksi ini menambahkan, pungutan dalam proyek PL di BKP jelas akan memberatkan para kontraktor sebagai pelaksana. Menurutnya, kontraktor akan mengurangi bobot pekerjaan di lapangan guna menutupi adanya pungli yang dibebankan pada nilai kontrak proyek tersebut. Selain itu, ia juga menyayangkan adanya keterlibatan K di dalam proses paket PL tersebut. Sementara K sendiri juga dikenal berprofesi sebagai kontraktor.

Ketika disinggung apakah keterlibatan K tidak lepas dari peran Ita Triwibawa yang saat ini menjabat sebagai Sekdakab Jombang, ia menandaskan tidak mengetahui hal tersebut.

"Kalau itu saya gak tahu, tapi meskipun dia adik dari seorang pejabat, harusnya tidak semestinya turut aktif dalam proses pemilihan pelaksana PL, harusnya kewenangan penuh ditangan satker selaku pengguna anggaran," tukas sumber menambahkan.

Dalam pembicaraan nya juga disebut K tidak hanya aktif 'mengatur' di BKP tapi disejumlah dinas lain K juga memiliki andil besar.

Terpisah, Heri Setyobudi membantah hal tersebut. Dalam konfirmasinya, Heri menyatakan bahwa tudingan adanya keterlibatan K serta pungli dalam proses PL lantai jemur dan lumbung padi desa tidak benar adanya. "Mboten wonten mas," jawab Heri melalui pesan singkatnya.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Agus Panuwun ketika dikonfirmasi juga membantah adanya keterlibatan Ita Triwibawa dalam pengaturan proyek di Jombang.

 "Jelas gak benar itu, bu sekda tidak mungkin lakukan itu," jawab Agus via telepon selular.

Agus menambahkan jika kemudian K yang disebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ita dan ikut mengerjakan sejumlah proyek baik melalui tender bebas maupun PL, hal itu dikarenakan memang sudah menjadi profesi dari K sendiri.

"Namun kalau kemudian ada tudingan K bagian 'ngatur' proyek karena dapat restu dari bu sekda itu tidak yang gak benar," pungkas Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO