GRESIK, BANGSAONLINE.com - Menjelang penentuan jabatan Sekda Gresik, kalangan DPRD mulai angkat bicara.
FPD (Fraksi Partai Demokrat) DPRD Gresik, misalnya, fraksi ini meminta Bupati Sambari Halim Radianto sebagai pemilik otoritas penuh, selektif dalam penunjukan sekda definitif. "Kami minta agar Pak Bupati benar-benar selektif dan tepat dalam penunjukan sekda definitif hasil lelang," kata Ketua FPD DPRD Gresik, Edi Santoso, Kamis (1/9).
BACA JUGA:
- Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Sekda Gresik Pastikan THR ASN Pemkab Dibayarkan Sesuai Ketentuan Pemerintah Pusat
- BK DPRD dan BHP Tahap 2 Belum Cair, Kades di Gresik Kelimpungan, ini yang Dikhawatirkan
Mengacu hasil lelang jabatan sekda yang diketuai Dr. Abdul Kholiq baru-baru ini, ada tiga pejabat yang dinyatakan lolos. Mereka adalah, Kepala Inspektorat Djoko Sulistio Hadi, Kepala Diskop UKM dan Perindag Ir. Moh. Najikh MM dan Kepala Bapemas Agus Budiono.
Edi menyatakan dirinya sangat berharap kalau sekda definitif nanti adalah orang yang bisa menjadi sarana komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Komunikasi dimaksud mulai soal kebijakan, program/kegiatan, tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, evaluasi kinerja. Terlebih, soal anggaran. "Anggaran itu merupakan program krusial," jelas Sekretaris DPC PD Kabupaten Gresik ini.
Dia menyarankan kepada Bupati agar pejabat yang ditunjuk menjadi Sekda adalah orang yang paham soal anggaran. "Kalau Sekda mendatang tidak paham soal anggaran bisa bahaya. Sebab, baik tidaknya tata kelola birokrasi, dan berjalannya pembangunan tidak bisa lepas dari anggaran," terang politisi senior PD asal Kecamatan Gresik ini.
Sekda nanti, kata Edi, orangnya juga harus memiliki daya komunikasi yang tinggi. Artinya, bisa membangun komunikasi dengan semua kalangan. Sebab, sekda merupakan pengendali birokrasi yang menjadi jujukan semua masyarakat, komponen masyarakat untuk memertanyakan kebijakan pemerintah.