LBH KP Ronggolawe bersama Lapas Kelas IIB Tuban saat menjalin kerjasama terkait bantuan hukum kepada masyarakat Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP Ronggolawe secara resmi telah melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lapas Kelas IIB Tuban, Selasa (5/12/2023).
Dalam PKS tersebut, LBH KP Ronggolawe menyatakan siap memberikan pendampingan kepada warga yang berhadapan dengan hukum di Lapas Tuban.
BACA JUGA:
- Jelang Pilkada 2024, Sepak Bola Jadi Awal Pembicaraan Politik PKS dengan Bupati Kediri
- DPD Partai Golkar Jalin Komunikasi dengan Gerindra dan PKS Jelang Pilkada Kota Kediri
- Sidang PHPU Perdana MK Panel Dua, Hakim Sebut Bangkalan Dominasi Perkara Jatim
- Bicara soal Konstitusi, PKS Tegas Tentang Konsensus Negara yang Tak Bisa Diubah Seenaknya
"Kami siap memberikan pendampingan hukum terhadap warga yang berurusan dengan hukum, terutama kepada warga miskin yang tersandung dengan hukum," terang Direktur LBH KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah saat diwawancarai setelah kegiatan PKS.
Ia mengatakan, masyarakat yang tidak mampu apabila berurusan dengan hukum, berhak mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum secara gratis.
Hal itu, sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013, peraturan menteri nomor 4 tahun 2021 dan Perda Pemprov Jatim nomor 3 tahun 2015.
"Sebenarnya perda Pemkab Tuban juga ada l, yaitu nomor 3 tahun 2015, tapi perda ini belum ada perbupnya," kata Nunuk sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, upaya MoU ini telah dianjurkan oleh Kemenkumham yang bekerjasama dengan lapas di masing-masing wilayah.
