Perwakilan PPG Prajabatan meminta prioritas dalam rekrutmen calon guru di Kabupaten Trenggalek saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Trenggalek.

Rapat tersebut digelar bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek di Aula Gedung DPRD Trenggalek, Jumat (9/1/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin dalam rapat tersebut meminta perwakilan PPG Prajabatan menyampaikan aspirasi mereka.

Ia mempersilakan perwakilan peserta untuk menjelaskan secara langsung tuntutan yang ingin disampaikan kepada DPRD.

“Kami minta salah satu dari perwakilan PPG Prajabatan untuk menyampaikan kepada kami apa yang menjadi aspiarasi anda,” kata Sukarodin.

Salah satu perwakilan PPG Prajabatan menyampaikan kedatangan mereka ke DPRD bertujuan meminta dukungan pemerintah daerah.

Mereka berharap pemerintah daerah memprioritaskan lulusan PPG Prajabatan saat membuka rekrutmen tenaga guru.

“Kami minta untuk perekrutan calon tenaga guru di Kabupaten Trenggalek hendaknya memprioritaskan kami yang asli warga Trenggalek,” kata salah satu perwakilan.

Selain itu, mereka juga mengusulkan agar proses rekrutmen calon tenaga guru menggunakan aplikasi dengan sistem pemetaan atau mapping.

Menanggapi hal tersebut, Sukarodin meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek Agus Setiyono memberikan tanggapan.

Ia meminta penjelasan terkait mekanisme rekrutmen guru yang berlaku saat ini.

Agus mengatakan penggunaan aplikasi dengan sistem mapping dalam rekrutmen merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan mekanisme teknis tersebut.

“Pemkab Trenggalek secara persurat telah memohon kepada pemerintah pusat agar dalam rekruitmen memprioritaskan putra daerah,” kata Agus ditemui di ruang kerjanya, Jumat (09/01/2026).

Agus menjelaskan yang dimaksud putra daerah dalam konteks tersebut adalah lulusan PPG Prajabatan dari daerah setempat.

Ia berharap lulusan tersebut dapat memperoleh kesempatan dalam formasi guru ASN di Trenggalek.

“kita tidak bisa membatasi pelamar atau pendaftar dari manapun juga, mengingat kita dalam bingkai NKRI. Semua yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar,” terangnya.

Agus menambahkan aspirasi yang disampaikan para peserta PPG Prajabatan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Ia menyebut langkah tersebut akan dilakukan bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Tentunya aspirasi teman-teman nanti, kami dengan DPRD dan OPD terkait akan menyampaikan ke pemerintah pusat terkait aplikasi ataupun sistem mapping,” tambahnya.

Ia juga menyarankan para peserta PPG Prajabatan di Trenggalek tidak merasa khawatir saat proses rekrutmen dibuka.

Agus mengimbau mereka mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu bersaing dalam proses seleksi.

Agus juga membenarkan pernyataan bahwa di Kabupaten Blitar pernah terjadi banyak peserta PPG Prajabatan yang lolos seleksi.

“Betul di Blitar memang pernah terjadi yang lolos cukup banyak karena peserta seleksi dari luar daerah kalah skor, bahkan orang Trenggalek ada yang diterima disana,” pungkasnya.

Topik: Koperasi Madani

Ratusan Anggota Koperasi Madani Datangi DPRD Trenggalek, Tuntut Audit dan Pengembalian Dana

E-Koran