JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Setelah Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Jombang yang menyikapi tudingan terhadap kinerja pendamping desa, kini Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Jombang yang angkat suara. TA di kota santri mengajak para Kades melaporkan oknum pendamping yang dinilai kurang berkontribusi terhadap desa.
Pernyataan tersebut menyikapi munculnya pemberitaan terkait penilaian salah satu Kepala Desa (Kades) asal Kecamatan Bareng dan Mojoagung terhadap kinerja pendamping Dana Desa (DD). Dalam kabar itu Kades menyebut mayoritas pendamping minim kontribusi terhadap desa.
Rudiyanto Hendra Setiawan, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Jombang, membantah pernyataan Kades tersebut. Justru, Ia akan sangat senang andai Kepala Desa yang melihat buruknya kinerja pendamping langsung lapor kepadanya.
Dari situ, lanjutnya, pihak TA akan melakukan investigasi di lapangan. “Pada prinsipnya saya sangat menghargai kerja-kerja teman media. Tetapi kalau narasumber yang diwawancarai adalah Kades kemudian diberitakan secara anonim, kami jadi bertanya-tanya,” kata Rudi, Selasa (11/10).
Tenaga Ahli pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) itu menegaskan, pihaknya memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai kinerja Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). “Hasil monitoring Pendamping Desa masuk ke kami (Tenaga Ahli) setiap bulan. Lalu kami laporkan tiga bulan sekali secara periodik,” ujarnya.
Rudi menjelaskan, ada 3 kategori penilaian dalam mengukur kinerja para petugas pendamping. Masing-masing adalah kunjungan lapangan, tingkat kehadiran, dan laporan perkembangan lapangan. “Kalau pendamping dinilai jelek akan muncul di lembar penilaian,” imbuh Rudi.
Bahkan, jika Kades atau Camat tidak mau menandatangani laporan pendamping. “Kalau tidak ada nilai buruk, terus juga ada tanda tangan Kades serta Camat, maka kami anggap kinerja mereka baik,” tambahnya.
Terkait absennya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perekrutan tenaga pendamping, menurut Rudi, itu merupakan wilayah kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
“Kami tidak ingin berandai-andai menafsirkan tidak dilibatkkanya Pemda dalam perekrutan. Itu bukan menjadi kewenangan kami untuk menjelaskan. Saya kira hal itu bisa minta penjelasan langsung ke Kemendes atau ke Pemerintah Provinsi,” pungkas Rudi. (rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
