BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 dinilai masih sangat lambat. Hingga memasuki pertengahan tahun, serapan anggaran tercatat baru menyentuh angka 25,78 persen. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari pihak legislatif yang menilai lambatnya realisasi bisa menghambat roda pembangunan daerah.
Berdasarkan data resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro per 30 Juni 2026, realisasi anggaran baru mencapai Rp1,624 triliun dari total pagu APBD yang sebesar Rp6,3 triliun.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, membenarkan bahwa rapor penyerapan APBD hingga bulan keenam ini masih sangat minim dan jauh dari target ideal 50 persen. Mandeknya serapan ini paling terlihat pada sektor belanja infrastruktur dan pembangunan fisik.
"Belanja modal masih sangat kecil, yakni terealisasi 2,77 persen atau dari pagu Rp953 miliar realisasinya Rp26 miliar," terang Anie, Kamis (2/7/2026).
Melihat lambatnya angka-angka tersebut, BPKAD mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk segera melakukan langkah taktis dan percepatan. Hal ini penting agar program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat tidak telantar.
"Semua OPD harus menggenjot penyerapan anggarannya," tambah Anie tegas.
Lambatnya serapan anggaran ini mendapat sorotan tajam dari gedung dewan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyayangkan realisasi yang belum ideal ini, mengingat waktu berjalan sudah paruh tahun.
Sebagai solusi konkret, politisi tersebut meminta eksekutif untuk segera mengurai sumbatan administratif, terutama pada proses lelang proyek.
"Kami meminta kepada pemkab untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, dengan begitu tingkat serapan akan naik signifikan," ujar Lasuri mendorong perbaikan kinerja eksekutif. (jku/rev)
