GRESIK,BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif meminta percepatan pendataan berbasis digital untuk mengejar target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini baru mencapai sekitar 17 persen.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan sensus akan berakhir pada 31 Agustus 2026 sehingga diperlukan langkah percepatan pendataan.
Salah satu upaya yang diusulkan ialah memanfaatkan data sekitar 12.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
"Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail," kata dia.
Ia menjelaskan, proses tersebut akan disertai pemantauan secara berkala.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyampaikan daftar instansi atau pegawai yang belum mengisi kuesioner agar masing-masing kepala perangkat daerah dapat segera melakukan tindak lanjut.
Dengan mekanisme tersebut, petugas BPS diharapkan dapat lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang masih mengalami kendala di lapangan.
Ia menegaskan, data sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Gresik membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta pengembangan UMKM.
"Data sensus ekonomi 10 tahunan ini sangat krusial bagi masa depan Kabupaten Gresik yang kini menjadi kawasan industri raksasa. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga 90.000 UMKM membutuhkan basis data yang berkualitas agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan tepat sasaran," tuturnya.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan, untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“"Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan digital.
Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mewujudkan target 100 persen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gresik.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(hud/van)
