Oleh: Sudarsono Rahman, SH, Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur
Setiap menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, perhatian publik hampir selalu tersedot pada satu hal: siapa yang akan menjadi Rais Aam dan siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Nama-nama mulai diperbincangkan, dukungan mulai dipetakan, dan berbagai spekulasi politik organisasi mengemuka. Fenomena ini sebenarnya wajar. Dalam setiap organisasi besar, pergantian kepemimpinan memang selalu menarik perhatian.
Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Muktamar hanya tentang memilih pemimpin?
Jika jawabannya iya, maka Muktamar kehilangan sebagian besar makna historis dan intelektualnya. Sebab sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama tidak dibangun di atas kultus figur, melainkan di atas tradisi ilmu, musyawarah, dan perjuangan peradaban. Para pendiri NU tidak sekadar mewariskan organisasi, tetapi juga mewariskan cara berpikir: bahwa kepemimpinan adalah instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri.
Karena itu, menjelang Muktamar NU ke-35, sudah saatnya warga Nahdliyin menggeser fokus pembicaraan dari sekadar siapa yang akan memimpin menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: ke mana NU akan diarahkan dalam lima tahun mendatang?
Sebab memilih nahkoda tanpa terlebih dahulu menyepakati arah pelayaran adalah tindakan yang berisiko. Sebaliknya, ketika arah sudah jelas, maka organisasi akan lebih mudah menemukan pemimpin yang tepat untuk mengantarkannya menuju tujuan.
Muktamar sebagai Forum Peradaban
Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Ia bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi ruang untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perumusan agenda masa depan.
Dalam tradisi keulamaan NU, musyawarah bukan sekadar mencari pemenang, melainkan mencari kemaslahatan. Karena itu, Muktamar semestinya menjadi perjumpaan gagasan para ulama, cendekiawan, aktivis, dan penggerak organisasi untuk membaca perubahan zaman serta merumuskan respons yang tepat.
Tantangan yang dihadapi NU hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi digital mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi. Urbanisasi mengubah struktur sosial masyarakat. Kecerdasan buatan mulai memengaruhi dunia pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan menjadi persoalan yang semakin nyata.
Dalam situasi seperti ini, Muktamar tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin baru. Muktamar harus menghasilkan arah baru.
Menjaga Khittah dan Independensi Moral
Salah satu agenda penting yang perlu dibicarakan secara serius adalah posisi NU di tengah relasi antara agama, masyarakat, dan kekuasaan.
Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, NU memiliki tanggung jawab menjaga independensi moralnya. Kedekatan dengan negara dapat menjadi sarana memperjuangkan kemaslahatan umat, tetapi independensi harus tetap dijaga agar NU tidak kehilangan kemampuan untuk memberikan kritik, koreksi, dan panduan moral kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Dalam sejarahnya, NU dihormati bukan karena dekat dengan kekuasaan, melainkan karena keberaniannya menjaga kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan politik sesaat.
Muktamar perlu menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap Khittah NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang melayani umat, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.
Menjawab Tantangan Generasi Baru
NU lahir dari pesantren dan tumbuh bersama masyarakat akar rumput. Namun Indonesia hari ini tidak lagi sama seperti Indonesia beberapa dekade lalu.
Generasi muda hidup di ruang digital. Mereka memperoleh informasi melalui media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital yang bergerak sangat cepat. Otoritas keilmuan yang dahulu terpusat kini berhadapan dengan banjir informasi yang sering kali tidak terverifikasi.
Di sinilah tantangan besar NU. Bagaimana menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mendalam sekaligus mampu hadir dalam bahasa yang dipahami generasi baru?
Transformasi digital bukan hanya soal membuat konten atau memperluas jangkauan media. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dapat diterjemahkan menjadi jawaban atas persoalan manusia modern yang hidup dalam dunia yang terus berubah.
Membangun Kemandirian Ekonomi Umat
Besarnya jumlah warga Nahdliyin adalah potensi yang luar biasa. Namun potensi itu harus diubah menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat.
Kemandirian ekonomi bukan hanya soal bisnis atau keuntungan finansial. Ia berkaitan dengan martabat umat. Umat yang kuat secara ekonomi akan lebih mandiri dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosialnya.
Karena itu, Muktamar perlu menjadi ruang evaluasi yang jujur terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan. Apa yang berhasil perlu diperkuat. Apa yang belum berhasil perlu diperbaiki.
NU membutuhkan strategi ekonomi yang berakar pada kekuatan komunitas, pesantren, koperasi, filantropi, dan kewirausahaan sosial agar manfaat organisasi benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat akar rumput.
Menjaga Kohesi Sosial dan Moral Bangsa
Indonesia membutuhkan kekuatan moral yang mampu menjembatani berbagai perbedaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik sering kali dipenuhi polarisasi, prasangka, dan pertarungan identitas.
Dalam konteks ini, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), i'tidal (adil), dan tawazun (seimbang) bukan hanya ajaran keagamaan, tetapi juga fondasi kehidupan kebangsaan.
NU memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga persatuan bangsa dan mengembangkan etika publik yang sehat. Muktamar perlu merumuskan kembali peran strategis tersebut agar NU tetap menjadi rumah bersama yang menghadirkan keteduhan di tengah berbagai ketegangan sosial dan politik.
Pesantren dan Masa Depan Peradaban
Jantung NU tetaplah pesantren. Dari pesantren lahir ulama, intelektual, pemimpin masyarakat, dan penjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara.
Namun pesantren juga menghadapi tantangan baru. Dunia masa depan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kedalaman spiritual, tetapi juga kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, ekonomi hijau, kecerdasan buatan, dan isu lingkungan hidup.
Pesantren harus mampu melahirkan santri yang berakar kuat pada tradisi, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab persoalan zaman. Pada saat yang sama, pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
Memilih Nahkoda Setelah Menentukan Arah
Pada akhirnya, Muktamar memang akan memilih pemimpin. Tetapi pemimpin yang dipilih semestinya merupakan jawaban atas agenda yang telah dirumuskan bersama.
Jika NU ingin memperkuat independensi organisasi, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian moral. Jika NU ingin mempercepat transformasi digital, maka dibutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial dan teknologi. Jika NU ingin memperkuat ekonomi umat, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi pemberdayaan yang jelas.
Dengan kata lain, figur seharusnya lahir dari kebutuhan organisasi, bukan sebaliknya.
Karena itu, ukuran utama seorang kandidat bukanlah seberapa besar dukungan yang berhasil dikumpulkan, melainkan sejauh mana ia mampu menjawab tantangan strategis yang dihadapi NU.
Menjaga Ruh Muktamar
Muktamar NU ke-35 akan menjadi salah satu penanda penting perjalanan organisasi memasuki era baru. Yang dipertaruhkan bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan arah gerak Nahdlatul Ulama di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
Apabila Muktamar hanya disibukkan oleh kontestasi figur, maka NU berisiko kehilangan kesempatan untuk membicarakan persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Namun jika Muktamar mampu menjadi ruang perjumpaan gagasan, ruang ijtihad organisasi, dan ruang musyawarah keulamaan, maka NU tidak hanya akan menghasilkan pemimpin baru, tetapi juga melahirkan visi baru.
Pada titik itulah marwah keulamaan menemukan maknanya. Bukan dalam gemuruh perebutan jabatan, melainkan dalam kemampuan menghadirkan kebijaksanaan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Karena sesungguhnya, tugas terbesar Muktamar bukanlah memilih siapa yang akan memimpin Nahdlatul Ulama, melainkan memastikan bahwa Nahdlatul Ulama tetap memiliki arah yang jelas dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan peradaban. Pemimpin akan berganti, tetapi arah dan cita-cita perjuangan harus tetap terjaga. Di situlah ruh Muktamar sesungguhnya berada.
Surabaya, 3 Juni 2026
