Evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim mendorong jajarannya untuk terus menjalankan amanah reformasi birokrasi. Tahun ini, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu bakal memprioritaskan peningkatan pelayanan keperdataan yang diampu oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
"Kami tentu berharap BHP Surabaya menjadi pelopor pelayanan publik prima di bidang hukum keperdataan," harap Heni saat memberikan sambutan dalam evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, Selasa (7/5/2024).
BACA JUGA:
- Di Imigrasi Malang, Masyarakat Bisa Ajukan Pengambilan Paspor Lewat Pos
- Susun Naskah Akademik RUU TSP, Kanwil Kemenkumham Jatim dan Ditjen AHU Survei ke Lapas Surabaya
- Kanwil Kemenkumham Jatim Perkuat Identitas Daerah Melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal
- Samakan Persepsi tentang Pelindungan Hak Keperdataan Perwalian Anak dan Orang di Bawah Pengampuan
Menurut dia, dari 5 BHP di Indonesia, masih belum ada yang punya program pelayanan publik yang menonjol. Untuk itu, BHP Surabaya diharapnya dengan berbagai inovasinya bisa menyita perhatian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
"BHP Surabaya harus jadi BHP pertama yang bisa meraih predikat WBK di Indonesia, sehingga bisa jado role model bagi BHP lainnya," tuturnya.
Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim telah mengusulkan 20 satker yang melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan delapan Unit Pelaksana Teknis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Unit Utama Pembina, jumlahnya malah bertambah. Untuk usulan WBK, saat ini tinggal 18 satker.
"Sementara untuk WBBM, ternyata pimpinan di unit utama memberikan kepercayaan yang lebih banyak dari yang kami usulkan. Saat ini, ada 13 UPT (8 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian) yang mendapatkan amanah dari Tim Penilai Unit Utama Pembina untuk maju ke tahapan selanjutnya," paparnya.
