PMII Nilai Pemkab Tuban Gagal Entaskan Kemiskinan, Tuntut Kepala OPD Tak Becus Dicopot

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim Tuban menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan saat aksi di depan Kantor Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Jalan RA. Kartini Tuban, Senin (12/6).

Mereka mendesak Bupati Tuban Fathul Huda untuk segera mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang dianggap tidak efektif dan tidak membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Angka kemiskinan di Tuban selalu meningkat di tiap tahunnya. Angka kemiskinan dari tahun 2015 sekitar 17,08 persen, di tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 0.06 persen menjadi 17,14 persen," ungkap Koordinator Aksi, Kurniawan.

Ia menilai, kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi rakyat menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Padahal, di PP No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sudah jelas. Kurniawan pun menuding masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat merealisasikan visi dan misi Bupati sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan. Hal ini berdampak pula pada mandeknya pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Bupati Tuban harus segera evaluasi dan mencopot OPD yang tidak berkompeten, sebab Tuban masuk 5 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur," tambahnya.

Namun aksi yang mendapat kawalan ketat dari pihak keamanan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Pemkab Tuban. Mereka kemudian melanjutkan aksinya menuju ke Kantor DPRD Tuban.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Tuban, Agus Wijaya mengungkapkan jika saat ini Pemkab Tuban tengah menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan. Meski demikian, untuk merealisasikan strategi tersebut, masih perlu perencanaan sistematis, terukur target, dan diperlukan langkah yang jelas.

"Harapannya, dengan strategi tersebut angka kemiskinan dapat turun 1 persen. Jika perlu dilakukan sharing dana untuk penanganan APBD dan APBDes. Pemkab akan melakukan langkah strategis, salah satunya memperhatikan indikator yang menjadi tolok ukur kemiskinan. Keberadaan industri harus mempunyai dampak dalam mengentas kemiskina melalui dana CSR-nya," terangnya.

"Kami juga perlu melakukan langkah sinergitas, baik antara program dari masing-masing OPD maupun dengan komponen yang ada, seperti Baznas, UPK ex PNPM, CSR, dan sumber pendanaannya lainnya," beber Agus. (gun/wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News